Pengurangan TKD tak Efektif Tingkatkan Penyerapan Anggaran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Sanksi pengurangan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinilai tak efektif untuk meningkatkan serapan anggaran. Sanksi itu justru membuat anggaran makin tak terserap.
 
“Minusnya kalau dikasih sanksi ini, teman-teman jadi main aman. Dia bikin kegiatan sedikit yang targetnya mudah dikejar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 2 Oktober 2018.
 
Ia khawatir bila pola pikir itu tertanam maka kegiatan strategis daerah (KSD) tidak tercapai. Saefullah ingin serapan tetap tinggi dan SKD terlampau.
 
“Makanya kita sedang evaluasi apa saja kendalanya. Kita mau bidik apa saja yang harus diprioritaskan,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong TKD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak bisa capai target serapan anggaran.

Baca: Penyerapan APBD DKI Masih Rendah

Ia menyampaikan, pemberian TKD harus sesuai penyerapan anggaran. “Kalau penyerapan rendah jangan dikasih TKD 100%. Masa serapan rendah dikasih 100%. Enggak sebanding dong,” kata Taufik.
 
Politikus Partai Gerindra ini yakin penyerapan rendah bukan karena faktor pelaksana tugas (Plt) di sejumlah SKPD. Menurutnya, Plt memiliki wewenang sama dengan kepala dinas dalam menggunakan anggaran.
 
“Bukan karena Plt, tapi karena mereka takut. Kenapa mesti takut sih kalau kerja benar,” ujarnya.
 
Hingga awal Oktober 2018, penyerapan APBD DKI baru 48% dari total APBD setelah Perubahan Rp83 triliun. Rendahnya serapan lantaran tidak ada pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun ini.

(FZN)