Dinas Perumahan DKI Pesimistis Serap Semua Anggaran

Jakarta: Penyerapan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru 15 persen. Total serapan ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan total anggaran setelah APBD Perubahan sekitar Rp2,7 triliun.

Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya dianggarkan untuk pembebasan lahan, yakni Rp1,6 triliun. Namun, dari anggaran itu baru terserap 11,25 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meli Budiastuti, menyampaikan rendahnya penyerapan disebabkan sulitnya proses jual beli lahan. Kendati begitu, Meli tetap menargetkan pihaknya bisa menyerap anggaran hingga 70 persen sampai akhir tahun.

“Ya, kalau kami berharap bisa 60 hingga 70 persenlah. Bisa semaksimal mungkin, kami berharap ya,” kata Meli di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Oktober 2018.

Namun, ia merasa cukup berat untuk mencapai target tersebut. Sebab, pembayaran baru bisa dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan bebas sengketa.

“Kalau pembebasan saya tidak bisa bicara optimistis atau tidak. Saya belum bisa prediksi kalau pembebasan lahan. Kalau tidak clear and clean, kan tidak mungkin bisa kita lakukan pembayaran,” jelas dia.

Baca: Penyerapan Anggaran Pemkot Jaksel Terburuk

Kendati begitu, Meli yakin anggaran pembebasan tanah yang dialokasikan di APBD Penetapan 2018 sebesar Rp838 miliar dapat terserap dengan baik. Hanya, untuk penambahan anggaran pembebasan tanah di APBD Perubahan sekitar Rp762 miliar belum tentu bisa terserap dengan baik.

“Minimal yang APBD murni Rp838 miliar itu, insyaallah bisa kita serap, tetapi kalau penambahannya kita masih proses dokumen semua,” ungkapnya.

Untuk pembebasan lahan, pihaknya butuh surat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Setelah itu, ia akan mendatangi Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI untuk memastikan lahan tersebut tercatat atau tidak sebagai aset DKI.

(YDH)