PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi

Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara pada Selasa (19/12). MI/Susanto

Jakarta: PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) yang memegang izin Pulau C reklamasi masih menguasai hak guna bangunan (HGB) pulau tersebut. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghentikan seluruh proyek pembangunan di seluruh pulau reklamasi.

HGB yang dipegang PT KNI diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara sejak 2017 lalu. Masa berlaku HGB atas nama PT KNI sekitar 30 tahun.

“Itu (HGB Pulau D) kan persoalannya sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sudah,” kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis 27 September 2018.

Saat mengumumkan pencabutan izin proyek reklamasi, Anies menyampaikan bahwa pulau-pulau yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan  untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan pulau secara detil akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah tentang zonasi dan tata ruang.

“Kan kita lagi bahas nih, nanti yang dimaksud dengan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu, masyarakat konsumen, pembeli, ada masyarakat nelayan, akan dikasih slot,” terang Saefullah.

Ada tiga pulau reklamasi yang nantinya akan diatur zonasi dan tata ruangnya oleh Pemprov DKI, yakni Pulau C dan D yang dibangun PT KNI dan Pulau G yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra. Pulau N yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II tidak termasuk karena wewenang dan perizinannya ada pada pemerintah pusat.

“Pelindo itu seluruh izinnya kepada pemerintah pusat,” kata dia.

Baca: Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang

(LDS)