Usulan Pengajuan PMD PT Jakpro Terbentur Perda

Sekda DKI Jakarta Saefullah. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Jakarta: Usulan Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo terbentur Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 tahun 2014. Perda tersebut mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1, jumlah modal dasar perseroan yang bisa diberikan sebesar Rp10 triliun. Hingga saat ini, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 miliar.

“Berdasarkan data kami, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 triliun. Sisa pagu yang dapat diberikan tinggal Rp591 miliar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Jakarta Pusat, Selasa 18 September 2019.

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta harus mengubah Perda jika Banggar ingin memberikan seluruh PMD yang diajukan Jakpro. Proses pengajuan Perda dilakukan oleh Badan Pembina BUMD kepada Badan Pembentuk Peraturan Daerah DKI. 

Mendengar penjelasan itu, salah satu anggota Forum Banggar Cinta Mega merasa kesal. Menurutnya, pengajuan PMD Jakpro sudah melalui pembahasan panjang di Komisi B dan C.

“Ini Pak Sekda maksudnya apa? Kita ini dianggap apa? Lalu tiba-tiba mau ubah Perda,” ujarnya. 

Baca: Pembahasan Penyertaan Modal PT Jakpro Alot

Ketua Banggar dari Fraksi PKS Triwisaksana juga merasa kecewa. Menurunya, Perda penyertaan modal seharusnya dijadikan dasar sebelum Jakpro memberikan penjelasan kepada komisi. 

Lantaran pembahasan makin alot, dia memutuskan menunda pembahasan PMP untuk Jakpro. PT Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp2,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek Light Rail Transit fase dua dan pembuangan DP Rp0 di atas Depo LRT.

(DMR)