Jakarta Berpotensi Hujan di Siang Hari

Hujan deras di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan mengguyur Jakarta pada Senin, 5 November 2018. Hujan lokal diramal membasahi wilayah Ibu Kota pada siang hari.

Di pagi hari, cuaca DKI diperkirakan berawan dan cerah berawan. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi cerah berawan. Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berawan.

Pada siang hari, hujan lokal mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Wilayah DKI lainnya hanya berawan.

“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan antara siang dan menjelang malam hari,” tulis BMKG dalam laman resminya SBOBET.

Malam hari, hujan diprediksi mengguyur hampir seluruh wilayah Ibu Kota dengan intensitas yang berbeda. Hanya Kepulauan Seribu yang berawan.

Hujan terus berlanjut hingga dini hari. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diramal terjadi hujan lokal. Wilayah lainnya hanya berawan.

Erik Thohir Menyebut Kerja Pemerintah Bukan Pencitraan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketujuh kanan) dan sejumlah ulama di Jembatan Suramadu. (ANT/ZAbur Karuru)

Jakarta: Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dibebaskan biaya oleh pemerintah. Pemberian itu merupakan hasil kinerja pemerintah untuk masyarakat, agar bisa memanfaatkan ‎infrastruktur.

‎”Jangan hanya komplain ini (komentar negatif penggunaan Suramadu secara gratis), komplain itu. Kasihan. Mending kasih komen-komen yang baik, tunjukkan dia kerja untuk rakyat Indonesia,” ucap Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ‎Erick Thohir, ‎ditemui dalam acara ‘MilenialFest – 90 Tahun Sumpa Pemuda’ di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Oktober 2018.

Dia menilai. ada kekeliruan jika yang dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap pencitraan semata. Bayangkan, dia masih menjabat kepala negara ini, sehingga sangat wajar memberikan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyatnya sbobet indonesia

“Waduh, berarti kalau Presiden melakukan sesuatu kebaikan untuk rakyat, semua pencitraan. Karena ingat, beliau Presiden. Berarti sama ketika seorang Gubernur melakukan sesuatu, kepala daerah melakukan sesuatu dibilangnya pencitraan juga,” tegas Erick yang juga pemilik Mahaka Group.

Dia datang ke acara milenial seperti kalian ini ‎juga bermaksud untuk menceritakan‎ kesuksesan Asian Games yang telah dijalankan belum lama ini.

“Kalau saya kasih sharing ke sini tentang Asian Games buat kalian anak muda, jadi pencitraan juga dong. Jadi tidak bisa ya,” terang dia.

‎Dia mengharapkan, semua pihak jangan terjebak dalam isu politik yang telah dirancang sebaik mungkin. Paling terpenting, pemerintahan saat ini terus bekerja untuk masyarakat lebih sejahtera.

“Rakyat telah merasakan apa yang diberi. Jadi jangan terjebak, politik selalu salah. Ini bohong itu benar, tidak bisa. Yang penting kita harus tetap bekerja (untuk rakyat),” pungkas ‎pria kelahiran 48 tahun silam.

Hari Ini Jakarta Cerah Berawan

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan, Minggu, 16 Desember 2018. Cuaca ini hampir terjadi di seluruh wilayah ibu kota. 

Dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari sampai siang hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan dan hujan lokal.

Sedangkan, malam hingga dini hari diprediksi cerah berawan. Untuk kondisi suhu kedua wilayah itu ada di kisaran 25-33 derajat, dengan tingkat kelembaban mencapai 60-80 persen.

Kemudian, di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, pada pagi hari sampai malam hari akan berawan. Kondisi ini berlanjut hingga dini hari. Dua wilayah itu akan berada di kondisi suhu 25-32 derajat dan tingkat kelembaban mencapai 55-85 persen.

Tak berbeda jauh dengan cuaca pagi di Jakarta Pusat, yang diprediksi cerah berawan. Namun, siang harinya akan mengalami hujan lokal.

Sedangkan, malam sampai dini hari berawan. Kondisi suhu di daerah ini di kisaran 26-32 derajat, dengan tingkat kelembaban mencapai 65-85 persen.

Terakhir, Kepulauan Seribu, yang diprediksi mengalami kondisi berawan sejak pagi hari sampai malam hari. Tingkat suhu di daerah ini mencapai 27-30 derajat, dengan tingkat kelembaban mencapai 70-85 persen.

(JMS)

Keuntungan Berjualan di Skybridge Belum Signifikan

Jakarta: Pedagang kaki lima yang kini berjualan di Skybridge Tanah Abang belum mencapat keuntungan signifikan. Fulus yang didapat tak berbeda jauh dengan pendapatan ketika berdagang di sekitar Jalan Jati Baru Raya.

Seorang pedagang, Dora, tak mengeluh. Namun, keuntungan belum bisa dianggap memuaskan.

“Sehari lumayan omsetnya, kemarin Rp700 ribu, kalau hari ini Rp1 Juta. Kalau di bawah (pinggiran jalam) keuntungannya sama juga,” ujar Dora kepada Medcom.id di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.

Pedagang lainnya, Rio, juga belum terlalu puas dengan keuntungan berdagang di kawasan yang digadang-gadang bakal menjanjikan itu. Sejak berjualan di skybridge, keuntungannya hanya setengah dari sebelumnya.

“Kalau sekarang Rp1 juta sehari, kalau dibawah Rp2 juta sehari ,” tutur dia.

Ia tetap menginginkan lapak di Jalan Jati Baru. Dua lapak dianggap berpotensi meraup banyak keuntungan.

“Kalau di bawah pembeli yang ke Blok F, kalau di atas pembeli yang ke Blok G dan stasiun lama,” jelas dia.

Namun, Rio menyebut berjualan di skybridge jauh lebih nyaman dan aman. Ia tak perlu khawatir bakal digusur atau diusir Satpol PP.

Jafar punya cerita berbeda. Pedagang yang sudah tiga tahun berjualan di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut mendapat keuntungan lebih tinggi.

“Sehari alhamdulillah dapat Rp700 ribu, kalau dibawah Rp500 ribu,” ucap dia.

Ia mengaku banyak pelanggan senang berbelanja di tempat baru. Menurut dia, lokasi itu cukup nyaman karena pelanggan tak terganggu lalu lalang kendaraan bermotor.

(OJE)

Jalan Rusak di Musim Hujan Jangan Diabaikan

Sejumlah kendaraan melintasi jalan yang rusak di Jalan Marunda, Jakarta Utara. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Pemerintah dan pengelola jalan diharap segera memperbaiki jalan-jalan rusak selama musim hujan. Hal ini demi mencegah kecelakaan selama musim hujan.
 
“Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa dikenakan sanksi jika membiarkan jalan rusak, sehingga mengakibatkan jatuh korban akibat kecelakaan,” kata pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno, Minggu, 9 Desember 2018.
 
Menurut dia, masalah ini diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara jalan segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 
Dia menjelaskan kalau perbaikan jalan rusak belum bisa dilakukan, aturan mewajibkan penyelenggara jalan memasang tanda atau rambu pada jalan yang rusak. Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengabaikan jalan rusak.
 
“Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp12 juta,” ungkap dia.
 
Baca: Rumah dan Jalan di Rembang Retak Akibat Tanah Bergerak

Djoko menambahkan hukuman makin berat bila kecelakaan menyebabkan luka berat. Pelaku bisa dipidana kurungan maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
 
Hukuman meningkat jika korban meninggal. Pelaku, tambah Djoko, dapat dipidana penjara hingga lima tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.
 
“Pasal 273 ini dimaksud oleh UU adalah untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasarana jalan untuk lalu lintas masyarakat yang baik dan tahan lama serta aman penggunaannya,” jelas Djoko.

(OGI)

Skybridge Tanah Abang Diuji Coba

Skybridge Tanah Abang – Medcom.id/Dian Ihsan Siregar.

Jakarta: PD Pembangunan Sarana Jaya melakukan uji coba pengoperasian Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang hari ini. Ada dua hal yang akan diujicobakan, yakni uji coba lintasan untuk orang dan angkutan umum.

Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yorry C Pinontoan mengatakan, uji coba lintasan orang untuk melihat pergerakan orang yang melintas di JPM. Sedangkan uji coba lintasan angkutan umum bertujuan melihat arus moda transportasi di kawasan tersebut, seperti mikrolet dan TransJakarta.

“Uji coba lintasan ini dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan sebelum digunakan,” kata Yorry dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Desember 2018.

Uji coba mulai dilakukan dari pukul 07.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan rute-rute TransJakarta yang ikut uji coba yakni TransJakarta koridor 1H, Tanah Abang-Gondangdia dan GR 2, Tanah Abang Explorer.

(Baca juga: Faedah Skybridge Tanah Abang)

Lalu TransJakarta koridor 5F, Kampung Melayu-Tanah Abang dan Rute Bus 8C, Iskandar Muda-Tanah Abang. Kedua rute ini akan melewati Jalan Kebon Jati-belakang blok G kemudian ke Jalan Jatibaru Raya (di bawah JPM) kemudian berhenti di halte baru Jatibaru dan Jatibaru Bengkel.

Kemudian melewati flyover Cideng, Hotel Millennium dan Jalan Fachrudin. Yoory berharap dengan penataan ini, perilaku penumpang, pedagang, dan pengunjung dapat berubah.

“Tujuan utama dari penataan ini yaitu perubahan perilaku penumpang, pengunjung dan pedagang untuk tertib ketika berada di kawasan Tanah Abang,” pungkas Yoory.

(REN)

Perbaikan Turap di Lodan Raya Hampir Selesai

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dubes Inggris untuk Indonesia Moazam Malik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan. ANT/Aprilio Akbar.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim perbaikan turap di Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara hampir selesai. Berdasarkan laporan yang ia terima, perbaikan sudah di atas 75 persen.

“Sudah hampir selesai yang turap 80 meter. Sekarang lagi mulai perbaikan yang 50 meter,” kata Anies di kawasan Jakarta Timur, Senin, 3 Desember 2018.

Anies mengaku proses perbaikan terus meningkat. Pihaknya terus menggenjot dari sisi material maupun tenaga kerja.

“Perhari Sabtu itu sudah 3/4. Jadi, hari ini rasanya sudah ada progres baru karena itu digenjot dari sisi material dan tenaga kerja supaya bisa selelsai cepat,” tutur dia.

Sementara perbaikan enam rumah rusak akibat tanah amblas akan dilakukan setelah perbaikan turap selesai. Menurutnya, bahaya membangun rumah bila turap belum selesai diperbaiki.

“Enggak berani dilakukan sebelum turapnya selesai. Karena kalau dipaksakan tidak aman bagi yang kerja dan yang tinggal,” tutur dia.

Sebelumnya, Anies menjanjikan perbaikan enam rumah di Jalan Lodan Raya selesai pertengahan Desember. Rumah rusak itu disebabkan tanah amblas yang terjadi pada 18 November 2018 pukul 10.00 WIB.

(DRI)

Hujan Diperkirakan Basahi Sebagian Wilayah Jakarta

Ilustrasi. Foto: MI/ Rommy Pujianto

Jakarta: Memasuki awal bulan Desember 2018, cuaca di Ibu Kota diprediksi masih berpotensi turun hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahkan mengeluarkan peringatan dini waspada potensi petir dan angin.

Pada pagi hari, cuaca cerah dan berawan akan mewarnai langit Jakarta. Kondisi ini diperkirakan terjadi merata di seluruh wilayah Jakarta. 

Pada siang hari, BMKG memperkirakan terjadi perubahan cuaca terutama di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dua wilayah ini bakal diguyur hujan lokal. Sementara wilayah lainnya masih akan cerah berawan.

Kondisi cuaca pada malam hari juga tidak akan banyak berubah. Langit kota metropolitan akan kembali cerah berawan.

Meski demikian BMKG tetap mengeluarkan peringatan dini. Curah hujan tinggi terutama di kawasan Jakarta Timur bakal terjadi pada dini hari. 

Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembaban di rentang 55 hingga 95 persen.

(SCI)

Dana Parpol DKI Naik 100%

Jakarta: Dana bantuan partai politik (parpol) di DKI naik seratus persen atau dua kali lipat. Penaikan dari Rp1.200 menjadi Rp2.400 per suara disepakati Pemprov DKI Jakarta dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Anggaran di Rancangan APBD 2019 pun naik, dari Rp5,3 miliar menjadi Rp10,6 miliar. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan kenaikan dana parpol tidak bertentangan dengan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

“Maka itu besaranya bisa dilipatkan. Keluar anggarannya jadi Rp2.400 per suara,” ujar Taufan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin, 27 November 2018.

Anggota Banggar DPRD DKI Ashraf Ali menyebut parpol tingkat kota juga bisa merasakan bantuan tersebut. Selama ini, bantuan hanya diberikan untuk parpol tingkat provinsi.

“Kalau tingkat kota didukung juga, dia akan bergairah,” kata Ashraf.

Anggota Banggar lainnya satu suara. Setelah ini, rancangan APBD DKI 2019 akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum akhirnya menjadi APBD DKI 2019.

(OJE)

Pulau Reklamasi Bakal Dibuka untuk Umum

Pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membuka pulau reklamasi kepada masyarakat. Kawasan pulau C, D, dan G nantinya bisa diakses publik secara gratis.

“Nanti kita akan buka akses seluas-luasnya untuk publik. Karena secara teknis, pantai tidak bisa dimiliki oleh perorangan,” kata Anies di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 24 November 2018. 

Anies menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan privat. Dia ingin semua masyarakat bisa mengakses kawasan tersebut, terlebih warga Jakarta belum memiliki kawasan pantai yang bisa diakses secara gratis. 

“Jadi nanti warga Jakarta bisa punya pantai publik yang gratis, kalau sore bisa lihat sunset,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menugaskan PT Jakarta Propertindo sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk mengelola lahan di tiga pulau, yakni Pulau C, D, dan G. Penugasan itu diberikan kepada Jakpro melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018.

Pengelolaan itu mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik di lahan reklamasi. Prasarana yang dimaksud antara lain rumah susun tematik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, dan dermaga.

Penataan di lahan reklamasi kini tengah dirancang oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pesisir dan Jakpro.

“Saya sekarang lagi minta dibuat 3D-nya biar lebih ilustratif,” kata Anies. (Faisal Abdalla)

(SCI)

Anies Sanggah Prediksi Prabowo

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyanggah prediksi calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal air laut di utara Jakarta bakal sampai Bundaran Hotel Indonesia pada 2025. Anies menyebut pihaknya sudah memiliki program antisipasi banjir. 

“Saya enggak komentar soal ramalan, saya menyiapkan tentang program yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Itu tugas saya,” kata Anies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu malam, 22 November 2018.

Anies menyebut Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat tengah mempercepat pembangunan giant sea wall atau tanggul raksasa lewat program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tanggul ini diyakini mampu menahan air laut. 

“Kita akan tuntaskan. Harapannya untuk menjaga, mengamankan (agar tidak tenggelam)” tutur dia. 

Pemprov DKI, lanjut dia, juga bakal menggencarkan program drainase vertikal. Fungsinya, agar air hujan bisa langsung menyerap ke dalam tanah.

(Baca juga: Pemerintah Pusat Tetap Lanjutkan Proyek Tanggul Laut)

“Selama pengambilan air tanah itu terus dilakukan dan air tidak dimasukkan ke tanah, maka tanah akan menurun. Itulah mengapa sekarang kita masif menyiapkan drainase vertikal,” papar Anies. 

Sebelumnya, Prabowo menyebut air laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan sampai ke Bundaran HI pada 2025. Air laut pasang sebagai dampak pemanasan global.

“Indonesia saya kira tak siap, sementara laut di utara Jakarta mengalami kenaikan. Diperkirakan air Tanjung Priok 2025 akan sampai pada Hotel Kempinski, Grand Hyatt, Bundaran HI,” kata Prabowo dalam diskusi Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Dia juga menyebut Indonesia bakal terkena dampak dari defisit air bersih yang terjadi pada dunia di 2025. Tak hanya itu, Capres nomor urut dua ini juga mengkritisi sumber daya manusia di Indonesia yang tertinggal jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya.

(Baca juga: Prabowo Prediksi Air Laut Meluap Sampai HI)

(REN)

Jakarta akan Diguyur Hujan

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Jakarta diguyur hujan pada Minggu 17 November 2018. Seluruh wilayah Jakarta akan diliputi langit berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hari, hujan ringan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, langit Jakarta Pusat dan Jakarta Utara tetap berawan.

Di malam hari, hujan masih turun di wilayah Jakarta Barat. Hujan lokal juga diperkirakan turun di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

BMKG juga memprediksi suhu esok hari berkisar antara 24 hingga 33 derajat celcius dengan kelembapan 75 hingga 95 persen. 

Tak hanya di Jakarta, hujan ringan pun diprediksi turun di Bekasi dan Depok sejak pagi hari. 

(AZF)

Gerindra Tunjuk Siti Zuhro Jadi Tim Pencarian Wagub DKI

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. (MI/Susanto)

Jakarta: Partai Gerindra menggandeng tenaga ahli sebagai salah satu tim uji kelayakan dan kepatutan untuk mencari wakil gubernur DKI Jakarta. Ia adalah Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Zuhro bersama Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif akan menjadi perwakilan Gerindra di tim tersebut. Syarif menyampaikan, alasan Gerindra memiliki Zuhro karena sosoknya yang profesional dan independensi.

“Selain saya, Profesor Siti Zuhro, peneliti senior LIPI. Dia memiliki keahlian untuk menyeleksi” kata Syarif ketika dihubungi, Kamis, 15 November 2018.

Zuhro dinilai mampu menilai secara imbang. Menurut, pendapat pakar bisa dijadikan tolok ukur kepatutan dan kelayakan untuk mendapatkan wagub DKI. 

“Kalau saya ditempatkan di partai tugasnya akan seleksi secara politik. Itu saja tidak cukup, pakar harus diundang bagaimana pun kita enggak punya ukuran-ukuran. Kalau ahli kan bisa,” jelas dia.

Saat dikonfirmasi, Zuhro mengaku belum mengetahui perihal penunjukan tersebut. Namun ia tak menampik bila dirinya sering menjadi panitia seleksi untuk pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.

“Saya belum dapat surat dari Gerindra. Tunggu suratnya dulu baru saya terangkan ya,” jawab dia.

Selain Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki hak mengajukan dua anggota untuk menjadi tim uji kelayakan dan kepatutan Wagub DKI. Namun, hingga kini, PKS belum memutuskan siapa yang akan menjadi tim seleksi pencarian Wagub DKI.

(LDS)

1.400 Relawan Disiapkan untuk Antisipasi Banjir Jakarta

Jakarta: Mengantisipasi banjir di musim hujan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan 1.400 relawan. Mereka sudah terverifikasi dan ditugaskan khusus memantau banjir.

“Melakukan monitoring antisipasi di lapangan, sekaligus memberikan early warning,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2018.

Selama ini, kata dia, banyak laporan banjir diterima pihaknya. Namun hal tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Tujuan diterjunkan relawan sekaligus memverifikasi hal tersebut.

Keputusan ini, kata Anies, berdasarkan evaluasi awal tahun terkait banjir. Sebab ia mengklaim banyak laporan banjir dari pihak yang tak terverifikasi. Dengan 1.400 relawan ini, Pemprov DKI diyakini tak perlu kerja dua kali.

“Laporan (relawan) itu tidak perlu kita cek ulang lagi, karena dia sudah memiliki pengetahuan informasi cara menyampaikan yang akurat,” sebutnya.

Terkait pemilihan relawan, Anies membeberkan mereka terdiri dari Ketua RT, RW, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Para relawan itu bagian dari masyarakat yang diseleksi menjadi pemberi kabar yang kredibel.

Metode itu, kata Anies, akan membuat runutan pelaporan banjir terkoordinasi dengan baik. Cakupannya juga menyeluruh sampai ke pelosok Jakarta. Selain itu, pihaknya juga mempercepat pembangunan drainase dan pengerukan saluran-saluran air. Untuk menunjang hal tersebut, Pemprov DKI menyiapkan lebih dari 450 pompa di titik-titik banjir.

Baca: Jaktim-Jaksel Banjir Akibat Luapan Kali Ciliwung

“Saat ini ada lebih dari 30 titik rawan banjir yang dimonitor secara intensif SDA, ada datanya, dan kita monitor itu dengan ketat,” ujar Anies.

Pun demikian, ia tak membeberkan secara rinci titik-titik banjir versi Dinas Sumber Daya Air itu. Anies hanya membeberkan dirinya telah menginspeksi beberapa wilayah terkait banjir ini. Seperti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang kemarin baru saja ditinjau.

(DMR)

Akhir Pekan Jakarta Cerah Berawan

Ilustrasi cuaca cerah berawan. Dok.MI

Jakarta: Cuaca Ibu Kota diprediksi cerah berawan pada Sabtu pagi, 10 November 2018. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan baru turun pada siang hari. Hujan berintensitas kecil hingga sedang.

Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat bakal diguyur hujan lokal. Sedangkan hujan sedang akan turun di Jakarta Timur. Adapun Jakarta Selatan akan diguyur hujan disertai petir. Kota lainnya seperti Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah.

Beranjak ke malam hari, beberapa wilayah masih diguyur hujan lokal. Wilayah tersebut yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Utara, Kepulauan Seribu.

Sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan diselimuti awan. Suhu di wilayah tersebut sekitar 24 hingga 30 derajat celcius. Tingkat kelembapan mencapai 75 hingga 100 persen.

(AZF)

Din Syamsuddin Raih Gelar Bintang Jasa dari Kekaisaran Jepang

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. (Foto: Istimewa)

Jakarta: Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menerima penghargaan gelar ‘The Order of Rising Sun, Gold, and Silver Star’ dari  Kaisar Jepang Akihoto di Istana Kekaisaran Tokyo. Penghargaan ini diberikan karena dedikasinya dalam mempromosikan interaksi antara pemerintah Jepang dan masyarakat Islam di Indonesia. 

“Din dinilai memiliki peran dalam dialog antar agama dan menjalin hubungan antara tokoh agama dan politisi Jepang, sehingga meningkatkan rasa saling pengertian antara masyarakat Jepang dan masyarakat Islam Indonesia,” kata Humas Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Aya Kumakura dalam siaran pers yang diterima medcom.id, Selasa 6 November 2018. 

Din yang merupakan Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) ini juga memiliki hubungan yang baik dan luas dengan Jepang. Hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh dari Sekretariat CDCC.

Kontak tersebut terjalin antara lain atas jabatan Din sebagai Presiden Moderayor Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) yang bermarkas di Tokyo sejak 2007 lalu. Selain itu Din juga kerap diundang menjadi pembicara dalam forum akademik di Doshisha University di Kyoto dan Waseda University di Tokyo.

Ia juga sering menghadiri dan memberikan ceramah pada International Peace Prayer di Sendai Buddhist Temple, Mount Hiei, Kyoto. Pun hingga bekerjasama dengan Association on Communication of Transcultural Studies Foundation (ACT Foundation) dan Japanese Companies yang memiliki afiliasi dengan Partai Demokratik Liberal mengadakan beberapa kali kegiatan sosial di Jepang dan Indonesia sejak 2004.

Penghargaan ini merupakan kali kedua Din dapatkan dari Jepang. Sebelumnya Din menerima penghargaan ‘The Japanese Foreign Minister’s Commendation’ di tahun 2016. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang melalui Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki.

(LDS)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jakarta Berawan Pagi Ini

Ilustrasi. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Selasa 6 November 2018, berawan saat pagi. Kondisi tersebut rata di setiap wilayah Jakarta.

Siang harinya, Jakarta Barat dan Pusat masih dalam kondisi berawan. Memasuki malam hari nanti, Jakarta Barat berpotensi diguyur hujan lokal hingga dini hari. Sedangkan, Jakarta Pusat pada malam hari masih berawan dan hujan dengan intensitas ringan pada dini hari.

Wilayah Jakarta Selatan dan Timur diperkirakan diguyur hujan saat siang hari. Namun, cuaca kembali berawan pada malam hari hingga dini hari nanti.

Sementara itu, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, pada siang hari dalam kondisi cerah berawan. Ketika malam hingga dini hari akan diguyur hujan lokal.

Suhu Ibu Kota hari ini berkisar antara 24-33 derajat celsius. Tingkat kelembabannya antara 75-95 persen

(AGA)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

36.234 Pengendara Terjaring Operasi Zebra 2018

Ilustrasi. Petugas melakukan tindakan tilang kepada pengendara sepeda motor yang memasuki jalur Busway di kawasan Manggarai, Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Sebanyak 36.234 pengendara terjaring dalam Operasi Zebra Jaya. Operasi tersebut sudah digelar sejak Rabu, 30 Oktober hingga 12 November mendatang.

“Sebanyak 36 ribu-an pengendara itu laporan hasil pada Jumat, 2 November 2018,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat diklarifikasi, Sabtu, 3 November 2018. 

Dari 36.234 kendaraan yang terjaring, kata Yusuf, 5.388 diantaranya hanya dilakukan teguran. Sementara penilangan dilakukan terhadap 30.486 kendaraan. 

Pengendara yang melanggar terdapat dari sejumlah jenis kendaraan. Roda dua sebanyak 19.587, roda empat sebanyak 8.933, bus 396 dan truk sebanyak 1.930. 

“Bagi pengendaraa yang yang ditilang dilakukan penyitaan SIM, STNK dan kendaraan,” ujar Yusuf.

Surat Izin Mengemudi disita sebanyak 13.574, STNK sebanyak 17.169 dan kendaraan sebanyak 103. Meski jumlah pelanggar masih cukup banyak, Yusuf mengaku angkanya menurun dibanding operasi zebra jaya 2017. Penurunan diyakini sebanyak 13 persen. 

“Pada operasi zebra 2017 kendaraan yang ditilang mencapai 35.349. Selisih 4.503,” aku dia. 

Baca: Polda Metro Terjunkan 1.670 Personel saat Operasi Zebra

Operasi zebra jaya ini diberlakukan sejak 30 Oktober 2018 hingga 12 November 2018. Untuk melakukan penertiban lalu lintas ini, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.670 personel. 

“Operasi zebra ini diharapkan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat saat memimpin apel operasi zebra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Oktober 2018. 

(DMR)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

DKI Diminta Mengevaluasi Ulang Rencana Penutupan Halte TransJakarta

Halte Transjakarta Glora Bung Karno di Jalan Sudirman. Foto: Antara/Galih Pradipta..

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengevaluasi rencana menutup sejumlah halte TransJakarta yang ada di kawasan Jalan Sudirman. Sebab, penutupan halte itu akan berdampak besar pada ribuan orang yang sudah memakai TransJakarta.
 
Direktur Institute for Transportation and Development Policy  (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto mengatakan, rencana penutupan halte TransJakarta Bundaran Senayan dan Polda Metro Jaya akan mengganggu mobilitas.
 
“ITDP Indonesia secara tegas menolak proses revitalisasi JPO (jembatan penyebrangan orang) dengan menutup halte TransJakarta selama dua bulan,” kata Yoga dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.
 
Dua halte tersebut melayani sembilan koridor, yakni koridor 1 Blok M-Kota, koridor 4C, Bundaran Senayan (Bunsen)-TU Gas, koridor L6 Monas-Ragunan, dan koridorL6 Monas Ragunan. Lalu koridor S21 Ciputat-Tosari, 1F Palmerah-Bunsen, 6M Blok M-Manggarai, 9C Pinang Ranti-Bundsen, T11 Poris Palawad-Bunsen, dan koridor 13 Ciledug-Tosari.
 
“Pergerakan penumpang dari atau ke arah tersebut yang bebannya selama ini terdistribusi ke tiga halte akan terkonsentrasi hanya di Halte GBK,” ujar Yoga.
 
Menurutnya, penutupan dua halte itu akan berdampak besar pada ribuan orang yang sudah memakai TransJakarta. Ia mengatakan, pengguna angkutan umum sangat sensitif terhadap aspek kenyamanan.
 
“Jika ada penutupan halte dan penumpang dipaksa berjalan lebih jauh dan berdesak-desakkan di satu halte, besar kemungkinan penumpang malah akan beralih ke kendaraan pribadi atau angkutan daring (dalam jaringan),” ungkap dia.

Baca: Dua Halte TransJakarta Tutup Selama Revitalisasi JPO

Yoga merekomendasikan Pemprov DKI membuat pelican crossing seperti di Halte Bank Indonesia. Dengan begitu, proyek revitalisasi JPO bisa berjalan tanpa meutup halte.
 
Ada tiga JPO di Jalan Sudirman yang akan direvitalisasi. Ketiga JPO itu yakni JPO Gelora Bung Karno, Polda Metro Jaya, dan Bundaran Senayan.
 
Akibat proyek tersebut, dua halte yakni Polda Metro Jaya dan Bundaran Senayan akan ditutup. Revitalisasi dimulai hari ini hingga 31 Desember 2018.

(FZN)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

Ilustrasi hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan DKI Jakarta akan diguyur hujan pada hari ini, Jumat, 2 November 2018. Hujan akan turun sejak siang hingga malam hari.

Cuaca cerah berawan akan terlihat di seluruh wilayah Ibu Kota pada pagi hari. Memasuki siang hari, hujan diprediksi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah lainnya berawan.

Masuk ke malam hari, hujan akan turun di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Suhu di seluruh wilayah DKI Jakarta berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 90 persen. 

(AZF)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Awal November Jakarta Diguyur Hujan

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperediksi cuaca di Ibu Kota hujan pada Kamis, 1 November 2018. Masyarakat diminta waspada.

Cuaca berawan diramal mulai terjadi sejak pagi hari. BMKG menyebut kondisi langit mendung ini akan berlangsung secara merata.

Perubahan cuaca diperkirakan baru mulai pada siang hari. Jakarta Barat dan Jakarta Timur leboh dulu diguyur hujan.

Kondisi yang sama juga kemungkinan terjadi hingga menjelang malam hari. Intensitas hujan bahkan diprediksi lebih lebat.

Peringatan dini potensi hujan disertai petir dikeluarkan BMKG. Masyarakat perlu waspada dengan angin kencang singkat terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada malam hari.

(JMS)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Mengupas Sumber Dana MRT Jakarta

Jakarta: Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menjadi satu-satunya mega proyek transportasi di Ibu Kota. Nilai pembangunannya mencapai angka fantastis, yakni Rp14,2 triliun. Nominal itu hanya untuk fase satu.

Setidaknya dibutuhkan uang sekitar Rp 25 triliun untuk pembiayaan fase dua. Jumlah itu belum ditambah Rp2,6 triliun sebagai duit konsekuensi variations order dan price adjustments.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, sumber dana MRT Jakarta seluruhnya berasal dari pinjaman pemerintah Jepang, melalui Japan Internasional Coorperation Agency (JICA). Jangka waktu pinjaman yang diberikan bervariasi.

Fase satu, pemerintah diberi waktu 30 tahun dengan tenggat waktu 10 tahun, total 40 tahun. Sementara untuk fase dua, jangka pengembalian 30 tahun dengan tenggat waktu 12 tahun, total 42 tahun.

“Nanti pembayaran dibagi dua. 51% dilakukan oleh Pemprov DKI, sisanya 49% dilakukan pemerintah pusat,” kata Tuhiyat di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018.

Tuhiyat menegaskan uang pinjaman dari JICA tak pernah nyangkut di PT MRT Jakarta. Terkait pembayaran, seluruhnya dilakukan langsung oleh JICA. Tugas PT MRT Jakarta hanya memverifikasi untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan dan JICA.

“Jadi, JICA membayar langsung ke setiap kontraktor yang mengerjakan proyek ini,” tutur dia.

Biasanya, proses verifikasi bisa memakan waktu sekitar 45 hari kerja. Sedangkan untuk kebutuhan operasional perusahaan, PT MRT Jakarta mengandalkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI Jakarta. PMD digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya pelatihan-pelatihan dan pendidikan, sewa kantor, dan lainnya.

Sejak pertama kali berdiri, PT MRT Jakarta sudah mendapat suntikan dana sebesar Rp11 triliun. Perusahaan plat merah ini  mengajukan PMD sebanyak Rp4,4 triliun untuk 2019.

Usulan PT MRT Jakarta sempat jadi pertimbangan lantaran berbenturan dengan Perda Nomor 3 dan 4 Tahun 2008. Dalam perda itu dikatakan PMD yang diberikan pada MRT Jakarta  maksimal Rp14,659 triliun.

“Makanya kemarin saya minta ke DPRD untuk mengubah Perda tersebut. Kami minta PMD dinaikkan sampai fase dua. Jadi, totalnya Rp40 triliun. Supaya enggak berubah lagi perdanya,” terang Tuhiyat.

Namun, usulan revisi yang diajukan PT MRT Jakarta akhirnya disetujui parlemen. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyampaikan, perubahan Perda tersebut perlu dilakukan untuk menyukseskan pembangunan MRT di fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI dan fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

“Sehingga masyarakat bisa menikmati bagaimana transportasi umum yang baik, serta diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Salah satunnya dengan MRT ini,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.

Pinjaman Fase II

JICA baru saja meminjamkan uang sebesar 70.210 miliar Yen atau setara Rp9,4 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman itu untuk proyek pembangunan MRT Jakarta fase dua, Bundaran HI-Kampung Bandan.

Pinjaman itu dimasukan dalam perjanjian pinjaman Official Development Assistance (ODA) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Jepang. Perjanjian pinjaman tersebut adalah tahapan pertama slice loan dari total  komitmen pinjaman senilai 208.132 miliar Yen atau setara Rp25 triliun.

Pembangunan MRT Jakarta fase dua rencananya akan dimulai pada Desember 2018. Target operasinya akan dimulai pada 2024. Fase satu dan dua ini diproyeksikan bisa mengangkut 420 ribu penumpang per hari.

Menurut Tuhiyat, progres pembangunan MRT fase satu rute Lebak Bulus-Bundaran HI sudah mencapai 96,54%. Kereta bawah tanah ini akan mulai beroperasi pada Maret 2019.

(AGA)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Hujan Bakal Guyur Jakarta Sejak Siang Hari

Ilustrasi. MI Foto.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis ramalan cuaca Jakarta Selasa, 30 Oktober 2018. 

Pagi hari, hampir seluruh wilayah Ibu Kota diprediksi cerah berawan. Kondisi ini berlanjut ke siang hari untuk beberapa wilayah.

Namun di sebagian wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan lokal. Menjelang malam seluruh wilayah di Ibu Kota diguyur hujan lokal maupun ringan. 

“Waspada potensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang dengan durasi singkat di Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari,” demikian peringatan BMKG di laman resminya.

Dini hari langit Jakarta kembali diselimuti awan. Beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tetap diguyur hujan lokal.

Adapun suhu udara ibu kota berkisar antara 24-33 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembaban di kisaran 70-100 persen.

(SCI)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Siang hingga Malam, Jakarta bakal Diguyur Hujan

Sejumlah kendaraan melintas dibawah guyuran hujan deras. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan mengguyur wilayah Ibu Kota pada siang hingga malam hari ini, Minggu, 28 Oktober 2018.

Di pagi hari, seluruh langit di wilayah DKI akan ditutup awan. Untuk Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, cerah berawan.

Pada siang hari, hujan mulai mengguyur meski tidak terjadi di seluruh wilayah Ibu Kota. Hujan lokal terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya masih dalam kondisi serupa pagi hari, berawan dan cerah berawan.

Untuk malam hari, hujan mengguyur seluruh wilayah Jakarta. Namun dengan kondisi dan intensitas hujan yang berbeda, hujan lokal dan hujan ringan.

“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di Jakarta Selatan, Jakarta barat, dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari,” tulis informasi yang dinukil dari laman resmi BMKG.

Diprediksi, suhu udara di wilayah Jakarta berkisar 23-33 derajat celsius. Sementara untuk kelembapan udara terjadi pada rentang 75-90 persen.

(HUS)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jakarta Diprediksi Hujan Sepanjang Hari

Ilustrasi. MI/ Ramdani

Jakarta: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan rata mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota sepanjang Sabtu, 27 Oktober 2018. Hanya pagi hari kemungkinannya berawan. 

BMKG mencatat, pada siang hari hujan deras disertai petir akan terjadi wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara hujan dengan intensitas lebih ringan hingga sedang akan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Menuju malam hari, hujan dengan intensitas ringan akan merata mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota. Diprediksi suhu udara di wilayah daratan Jakarta berkisar 23-33 derajat celcius dan untuk kelembaban udara berkisar antara 70-90 persen.

(DMR)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Penanganan Banjir Jakarta Tak Cukup Rp4 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Adin.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terus melakukan normalisasi saluran air, sungai dan waduk. Namun, anggaran yang diperlukan untuk membebaskan Ibu Kota dari banjir dinilai lebih dari Rp4 triliun.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim sudah mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi terjadi genangan.  “Lokasi-lokasi yang berpotensi kita identifikasi, juga melakukan percepatan pekerjaan terkait dengan sungai,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.
 
Dia tak merinci titik mana atau pengerjaan sungai mana yang dioptimalkan. Namun, Anies mengklaim semua telah dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
 
“Untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan-hambatan di saluran-saluran air, semuanya dikerjakan,” katanya.
 
Terkait banjir, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir terkesan naik turun. Padahal menyangkut penanganan komprehensif.
 
“(Karena) Normalisasi harus dijalankan, harus dibarengi dengan penanggulangan banjir,” ujar.
 
Menurutnya, penanganan banjir yang dilakukan Anies berorientasi jangka pendek. Penanganan jangka panjang seperti normalisasi sungai kurang mendapat perhatian.

Baca: 129 Titik Rawan Banjir Ada di Wilayah yang tak Dinormalisasi

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengamini hal tersebut. Menurutnya, bantaran sungai Ciliwung dan Cisadane harus dibereskan. Sebab daerah-daerah tersebut terkena dampak paling parah saat banjir.
 
Bestari mengimbau semua pihak memaksimalkan anggaran. Sebab banjir adalah masalah laten yang tak kunjung rampung. “Pekerjaan tersisa sangat banyak,” ujar Bestari.
 
Ia tak merinci berapa anggaran yang ditingkatkan. Namun, terkait dengan normalisasi, pembebasan lahan menuntut anggaran yang tak sedikit. “Saya kira Rp4 triliun saja masih kurang,” kata Bestari.

(FZN)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Dewan Pengupahan DKI Usulkan UMP Hingga Rp4,3 Juta

Jakarta: Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan tiga besaran angka untuk dijadikan rujukan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019. Tiga angka itu yakni Rp3,83 juta, Rp3,94 juta, dan Rp4,37 juta.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan seluruh angka itu akan diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sarman menuturkan, masing-masing angka itu memiliki alasan dan aturan.

“Misalnya, angka Rp3.830.436. Angka ini diajukan oleh unsur pengusaha yang mengacu pada PP No.78/2015 bahwa kenaikan hanya sebesar 5 persen,” kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, rabu 24 Oktober 2018.

Menurut pengusaha kenaikan UMP hanya 5 persen lantaran beban berat yang ditanggung pelaku usaha akibat kondisi ekonomi yang tidak baik. Apalagi, saat ini tengah terjadi pelemahan nilai rupiah.

“Kemudian kenaikan UMP akan memicu juga kenaikan biaya operasional, iuran BPJS, pajak, upah sundulan dan lainnya,” ungkap Sarman,.

Sementara dari unsur pekerja meminta UMP dinaikkan menjadi Rp Rp4.373.820. Angka itu didapat dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Dewan Pengupahan di 16 pasar selama tiga kali.

Nilai KHL berdasarkan survei tersebut sebesar Rp3.908.020 dikalikan 8,03 persen (PP 78/2018)  sama dengan Rp4.221.834,06. Kemudian ditambah kompensasi kenaikan BBM sebesar 3,6 persen maka besaran kenaikan UMP 2019 yang diajukan unsur Serikat Pekerja sebesar Rp.4.373.820,02.

Sedangkan dari pemerintah mengajukan kenaikan UMP 2019 sebesar Rp3.940.973,06. Angka itu sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen.

Sesuai ketentuan dalam PP 78/2015 Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak kenaikan UMP 2019 tanggal 1 November 2018.

“Kami dari pengusaha akan menerima dan siap melaksanakan besaran kenaikan UMP 2019 yang akan ditetapkan Gubernur sejauh hal itu sesuai dgn peraturan dan kebijakan yang ada,” Sarman yang juga menjabat Wakil Ketua Kadin.

(SCI)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Ibu Kota Diprediksi Cerah

Ilustrasi. Foto: Dok. MI

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di DKI Jakarta cerah pada Rabu, 24 Oktober 2018. Cuaca cerah terjadi di siang hari. 

Melansir laman resmi BMKG, pada pagi hari sebagian wilayah DKI diprediksi berawan. Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan. 

Siang hari, cuaca cerah mendominasi Ibu Kota. Wilayah Jakarta Selatan yang akan diguyur hujan lokal.

Jelang malam, cuaca cerah berawan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta. Kondisi demikian bertahan hingga dini hari. 

Suhu udara hari ini diprediksi berada di kisaran 24-33 derajat celsius, dengan kelembapan udara berada di rentang 70-90 persen.

(AZF)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Pengelola Rusun Graha Cempaka Diadukan ke Pemprov DKI

Jakarta: Puluhan penghuni rumah susun (rusun) Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat menyambangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meganthara. Didampingi Anggota DPD RI Fahira Idris, warga mengadukan pengelola rusun yang dianggap sewenang-wenang.

Fahira menjelaskan kasus ini terkait polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Ada dua struktur P3SRS, satu milik penghuni, dan satu lagi milik pengelola yakni PT Duta Pertiwi.

“Namun kalau kita melihat fakta, bentukan (P3SRS) sepihak PT Duta Pertiwi selaku pengembang banyak hal yang tidak adil dalam pengelolaan,” kata Fahira di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2018.

Fahira menjelaskan, posisi P3SRS ini memiliki peran penting dalam pengelolaan Rusun. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 3, kata dia, P3SRS berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kepentingan pemilik dan penghuni Rusun. Adanya kepengurusan P3SRS di bawah kendali pengembang tidak sah.

Menurut dia, kepengurusan P3SRS di bawah kendali pengembang hanya berlaku setahun sejak hunian tersebut didirikan. Setelah itu, kepengurusan harus dilimpahkan kepada warga rusun.

Kemudian, lanjut Fahira, putusan Mahkamah Agung pada 11 April 2017 juga telah menolak P3SRS milik PT Duta Pertiwi sebagai badan hukum yang sah. Dengan begitu, P3SRS milik pengelola tidak berlaku lagi

“Artinya dasar hukum yang paling kuat, bagi bapak ibu pemilik rusun untuk dapat menegakan hak, termasuk dalam pengelolaan hukum,” ungkapnya.

Belakangan, menurut Fahira, P3SRS bentukan pengelola masih aktif. Malah, dinilai tidak adil lantaran menaikkan iuran pemeliharaan lingkungan secara sepihak. Fahira menyebut penghuni merasa dirugikan.

“Saya menilai perlu didorong agar dilaksanakan ekseskusi yang sesuai undang-undang untuk kepentingan warga rusun secara umum,” kata Fahira.

(AGA)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Awal Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi cuaca Jakarta awal pekan ini, Senin, 22 Oktober 2018, cerah berawan pada pagi hari. Meski demikian, untuk kawasan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan lokal.

Sementara itu, hujan lokal juga mengguyur wilayah Jakarta Barat, Selatan dan Timur. Hujan akan betah mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Timur hingga malam hari.

Karena cuaca yang beragam, suhu di Jakarta berkisar antara 24 hingga 33 derajat celsius. Dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 95 persen.

Namun, di wilayah penghubung Jakarta, seperti Bekasi, cuaca akan cerah berawan dari pagi hingga malam. Sedangkan Kota Bogor dan Depok akan diguyur hujan intensitas ringan hingga sedang pada siang dan malam hari.

(LDS)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Pemprov DKI tak Akan Gubris Permintaan Bekasi

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan menyetujui seluruh permintaan dana hibah yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Alasannya, tidak semua kegiatan yang diajukan Pemkot berhubungan dengan persampahan.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan dari 41 daftar permintaan, beberapa di antaranya tidak memenuhi kriteria. Salah satunya soal pengadaan fiber optic untuk seluruh kota Bekasi.

“Ada sekitar 4 item yang diminta dibiayai. Tapi memang kami berusaha, kalau memang itu berkaitan langsung dengan pendistribusian sampah mungkin kami akan penuhi. Tapi kalau tidak ada hubungan langsung dengan pendistribusian sampah kami lewati dulu,” kata Asep saat dihubungi, Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.

Asep mengatakan akan mengkaji satu persatu permintaan Pemkot Bekasi itu. Dipastikannya Pemprov DKI tak akan asal meloloskan permintaan kota tetangga tersebut.

“Kalau flyover Rawa Panjang dan Cipendawa kan katanya untuk memperlancar arus truk sampah DKI, makanya tahun 2017 Pemprov DKI memberi anggaran itu,” ungkapnya.

(Baca: Dana Hibah yang Diminta Pemkot Bekasi Berlebihan)

Pemprov DKI memberikan anggaran sekitar Rp248 miliar untuk pembangunan dua jalan layang itu. Namun, anggaran baru digunakan tahun ini.

Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan dana kompensasi atau uang bau sebesar Rp198 miliar pada Pemkot Bekasi. Uang itu untuk diberikan kepada 18 ribu kepala keluarga yang terdampak pada keberadaan Tempat Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Batargebang.

Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah terkait pengelolaan sampah sebesar Rp2,09 triliun pada Senin 15 Oktober 2018. Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp1 triliun.

Namun, direvisi menjadi Rp2,09 triliun. Dalam proposal itu disebutkan dana itu akan digunakan untuk pembangunan flyover atau jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi.

(JMS)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Malam Ini

Ilustrasi. MI/ Ramdani

Jakarta: DKI Jakarta diprediksi bakal diguyur hujan, Sabtu, 20 Oktober 2018 malam. Di beberapa wilayah, hujan bahkan disertai petir.

Seperti dirilis dari Badan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pagi hari, hampir seluruh wilayah di Ibu Kota diprediksi cerah berawan. Cuaca ini diprediksi bakal berlangsung hingga menjelang siang hari. 

Sementara itu, menjelang malam hari, hampir di seluruh wilayah diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Bahkan, BMKG memberi peringatan dini potensi terjadinya hujan disertai petir di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. 

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan, tingkat kelembaban berada di antara 60 hingga 95 persen. 

(DMR)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Cerah Berawan Warnai Langit Ibu Kota Jakarta

Cerah berawan. MI/ Atet Dwi

Jakarta: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca DKI Jakarta menjelang akhir pekan diwarnai cerah berawan. Hal ini terjadi hampir di semua wilayah Ibu Kota

Mengutip laman resmi BMKG, Jumat, 19 Oktober 2018 pagi hari cuaca di semua wilayah akan cerah berawan. Menjelang siang Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diliputi hujan lokal.

Memasuki malam hari cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta kembali cerah berawan. Beranjak ke dini hari, empat wilayah akan diguyur hujan lokal yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Sementara suhu di Provinsi DKI Jakarta berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celsius. Sedangkan tingkat kelembaban udara 80 hingga 90 persen.

(SCI)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Peminat Hunian DP Rp0 Diklaim Mencapai Ribuan

Hunian dengan uang muka (DP) Rp0 Klapa Village, Jakarta Timur, dalam proses pembangunan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Peminat hunian dengan uang muka (DP) Rp0 Klapa Village, Jakarta Timur, diklaim cukup tinggi. Tercatat, ribuan warga ber-KTP DKI menanyakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

“Kalau sejak awal tahun (ground breaking, 18 Januari 2018) sudah 4 ribuan orang,” kata Staf Marketing Klapa Village DP Rp0 dari PD Pembangunan Sarana Jaya, Putri, di lokasi, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dia membeberkan setiap hari ada saja warga yang datang untuk mengetahui lebih jauh mengenai hunian DP Rp0. Dalam sehari, lebih dari 50 orang mendatangi kantor marketing.

“Karena kita absen ya yang datang ke sini. Belum lagi via telepon. Kebanyakan yang datang orang-orangnya dari sekitaran sini juga (Jakarta Timur),” ucap Putri.

Marketing hunian DP Rp0 buka Senin hingga Jumat pukul 08.30 WIB hingga 17.00 WIB. Sampai akhir Oktober 2018, warga hanya dilayani bila ada yang ingin tahu lebih jauh soal proyek tersebut.

“Syarat dan ketentuannya sebenarnya bisa lebih mudah diakses di web samawa.jakarta.go.id,” ujar Putri.

Baca: Anies Siapkan Rusunawa buat Masyarakat Miskin

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran resmi bagi para calon pembeli hunian DP Rp0 pada 1 November 2018. Warga yang ingin mendaftar secara daring bisa mengunjungi situs samawa.jakarta.go.id. 

Warga juga bisa datang langsung ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta. Kantor wali kota di tiap wilayah juga membuka pelayanan bagi warga.

(OGI)

Anies Siapkan Rusunawa buat Masyarakat Miskin

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah DP Rp0 tak cocok bagi warga Ibu Kota berpenghasilan di bawah Upah Miniumum Provinsi (UMP). Hitungan Anies, uang mereka akan terkuras oleh cicilan.

“Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP dan dialokasikan untuk nyicil, habis uangnya,” ujar Anies di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dalam skema rumah DP Rp0, kata dia, tiap bulannya warga harus menyicil Rp2,1 juta hingga 2,6 juta. Sementara UMP Jakarta di 2018 sebesar Rp3,6 juta. 

Tapi, Anies meminta masyarakat miskin tak berkecil hati. Dia sudah menyiapkan alternatif hunian lain yakni rumah susun sewa (rusunawa). 

Harga sewa tiap bulannya lebih terjangkau. Lagipula, kata dia, warga yang membayar sewa selama 20 tahun akan memiliki rusun tersebut.

“Statusnya sewa beli, nah itu untuk mereka di bawah UMP,” sambung dia. 

(Baca juga: Cicilan Hunian DP Rp0 Hingga 20 Tahun)

Setidaknya, kata dia, warga punya kepastian memiliki tempat tinggal. Ia mengklaim konsep tersebut berbeda dengan zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Saat masa Ahok, rusun hanya bisa disewa, namun tidak bisa dimiliki. Dengan model saat ini, kata dia, para penghuni rusun ikut memiliki dan memelihara bangunan. 

“Kalau mereka hanya sewa seperti yang selama ini ada tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik,” kata dia.

Anies meluncurkan program rumah DP Rp0 bertajuk Solusi Ramah Warga (Samawa) pada 12 Oktober 2018. Peluncuran dibarengi penerbitan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pergub itu dimaksudkan untuk pedoman pelaksanaan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(Baca juga: Proyek Hunian Warga Miskin Terhambat Rumah DP Rp0)
 

(REN)

Plus Minus Kinerja Satu Tahun Anies

Jakarta: Anies Baswedan genap setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu selama menjabat sebagai gubernur.

Dari sekian banyak hasil kerjanya, ada yang patut diapresiasi dan dikoreksi. Menurut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, salah satu yang harus diapresiasi ialah progaram hunian DP Rp0.

“Saya mengapresiasi langkah Pak Anies untuk menunaikan beberapa janji-janji kampanyenya. Misalkan DP Rp0, kemudian OK Oce, MRT, dan perbaikan trotoar (Jalan) Thamrin-Sudirman, itu kan harus kita apresiasi,” kata Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: Rusun Samawa Diluncurkan, Jalur Jak Lingko Dibuka

Selain itu, Taufik juga menilai baik kebijakan Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi dan revitalisasi pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Di sisi lain, ada catatan penting yang harus segera ditangani Anies.

Misalnya saja serapan APBD yang masih rendah. Hingga Oktober 2018, serapan masih sekitar 51% dari APBD setelah perubahan Rp83 triliun. Kendati begitu, politikus Gerindra ini yakin penyerapan APBD setelah Perubahan bisa meningkat di tiga bulan terakhir. 

“Saya sarankan ke Pak Gubernur untuk percepatan supaya lebih ditingkatkan. Kalau sekarang baru 50%,” ungkapnya.

Pandangan lain disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Politikus PDI Perjuangan ini menilai banyak kesalahan yang dibuat Anies.

Ia mencontohkan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dan legalisasi becak di Jakarta.

“Saya menyarankan pada Pak Anies perbaiki Tanah Abang, sekarang adanya sky bridge secara estetika enggak layak. Fraksi saya harus menjaga Pak Anies jangan sampai salah,” jelas Prasetio.

Baca: Skybridge Tanah Abang Selesai 28 Oktober

Sedangkan masalah legalisasi becak, Prasetio meminta Anies belajar dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mendorong para tukang becak beralih profesi dengan pendapatan yang lebih besar.

Menurutnya, ada banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan tukang becak. Salah satunya memanfaatkan becak di kawasan wisata.

“Kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI,” ungkap Prasetio

Prasetio menyampaikan, banyak hal yang harus dipertimbangkan bila becak jadi transportasi umum. Seperti aspek lingkungan, fisik ruas jalan, regulasi, kependudukan, dan kelayakan pembangunan kota.

(DRI)

Arah Program OK OCE Disebut tak Jelas

OK OCE Mart Kalibata. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Rendhika D Harsono mempertanyakan arah program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu. Ia menilai selama ini program OK OCE tak mempunyai target kinerja yang jelas.

Rendhika menyampaikan hal itu saat rapat kerja Komisi B DPRD yang membahas KUA PPAS 2019. Pembahasan dilakukan dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. Rapat digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun Sirih, Selasa, 16 Oktober 2018.

Rendhika menyoroti banyaknya anggota OK OCE yang belum bisa menjalankan usaha karena terhalang surat rekomendasi dari dinas terkait. Total ada 54.564 anggota OK OCE yang belum bisa melegalisasikan usahanya.

Saat reses ke Jakarta Selatan, ia mengaku banyak mendapati masyarakat yang mengeluhkan persoalan perizinan. Kejadian ini, kata dia, dirasakan banyak warga di Selong, Gandaria Utara, dan kelurahan lain.

“Banyak keluhan dari pedagang mikro bahwa di zona hijau tak boleh membuat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK),” kata Rendhika, melalui keterangan tertulis.

Rendhika juga mempertanyakan tolok ukur melihat kesuksesan program OK OCE ini. Apakah acuanya pada keberhasilan dalam memberikan pelatihan, pemberian izin, atau permodalan.

“Jadi harus dievaluasi ulang untuk 2019,” ujarnya.

(UWA)

Program OKE OCE Dinilai Gagal

OK OCE Mart Kalibata – Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Program OKE OCE yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta dinilai telah gagal. Pasalnya, sebanyak 54.564 anggota OKE OCE belum bisa menjalankan usaha karena terhalang izin.

“Dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno (saat itu) baru berhasil mencetak pengusaha sekitar 3,31 persen,” ujar Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono dalam diskusi setahun program unggulan Gubernur Anies Baswedan di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2018.

Gembong menjelaskan data per Januari hingga awal Oktober 2018, baru 1.811 Izin Usaha Mirko dan Kecil (IUMK) yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Gerai Tani OKE OCE juga belum mencapai target.

Rencana 44 OK OCE Mart yang dapat tumbuh di tahun pertama pun tidak terealisasikan. Hingga kini baru ada tujuh OKE OCE Mart yang berlokasi di Cikajang, Muara Angke, Kalibata, Jalan Benyamin Sueb, Rawamangun, Penjaringan dan Kembangan.

“Artinya sekali lagi sangat tidak mampu  memenuhi janji akses pangan dengan harga murah ,” imbuhnya.

PDIP juga sempat mendapat aduan dari salah seorang warga Kelurahan Kayumanis soal pelatihan OKE OCE. Pelatihan yang dilakukan menggunakan aplikasi pesan singkat dinilai tidak efektif dan lebih banyak konten politiknya.

(AZF)

Augie Fantinus Menolak Didampingi Pengacara

Penyiar radio dan pehobi basket Augie Fantinus. Foto: Rommy Pujianto/MI

Jakarta: Artis Augie Fantinus menolak didampingi pengacara dalam menghadapi kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya. Augie ingin menghadapi sendiri kasusnya tersebut.

“Yang bersangkutan tidak mau didampingi pengacara, maunya sendirian menghadapinya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Oktober 2018. 

Argo mengatakan pihaknya tetap akan memberikan pengacara meski Augie menolak. “Tetap kita menyiapkan, tetap ya,” ucap dia. 

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa empat orang saksi terkait kasus ini. Saksi tersebut yakni polisi, penjual tiket dan orang yang berada di lokasi kejadian. 

“Kita juga akan memeriksa saksi ahli. Seperti apa (penilaiannya terkait kasus Augie),” ujar Argo.

Augie itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Kasus Augie bermula lewat postingan video di media sosial, instagram pribadinya yang menyebutkan ada oknum polisi yang menjadi calo tiket Asian Para Games 2018. 

Namun, kenyataannya pernyataan calo itu tidak benar. Augie dijerat Pasal 27 ayat 3 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 Ayat (1) jo 311 KUHP. 

(AZF)

GP Ansor Gelar Apel Kirab Satu Negeri 2018

Jakarta: Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar apel Kirab Satu Negeri (KSN) 2018 bertajuk ‘Banser dan Doa untuk Bangsa dan Pahlawan’. Apel diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.

Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, apel dihadiri anggota Ansor serta Banser se-DKI Jakarta, pejabat TNI-Polri dan masyarakat dari lintas agama.

“Kami memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Kirab Satu Negeri GP Ansor. Melalui Kirab Satu Negeri masyarakat diingatkan untuk mencintai negeri ini,” kata Saefullah dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Oktober 2018.

Apel juga diisi dengan penyerahan Pataka Bendera Merah Putih Kirab Satu Negeri dari tiga zona, yakni Sabang, Miangas, dan Rote ke pengurus wilayah GP Ansor DKI Jakarta. Setelah apel, dilakukan doa dan upacara tabur bunga para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata. 

Agenda KSN 2018 merupakan bagian dari rangkaian panjang agenda kirab di 34 provinsi di Indonesia. Puncaknya, akan dilaksanakan di Yogyakarta pada 24 Oktober 2018 dan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan, mengusung tagline #KitaIniSama Bela Agama, Bangsa, dan Negeri, GP Ansor berkomitmen menyuarakan kesamaan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu memberikan semangat untuk membela agama, bangsa, dan negeri.

“Dengan diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan ini kita sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta berjuang dari segala pengganggu NKRI,” ujar Azis. 

Dia melanjutkan, kegiatan KSN merupakan komitmen GP Ansor terhadap kesetiaan menjaga NKRI, Pancasila sebagai dasar negara dan sumpah sebagai anak bangsa tentang bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. 

Aziz menambahkan, melihat perkembangan saat ini, di mana ada sekelompok kecil yang mengganggu konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. KSN ini, lanjut Azis, bagi telah menemukan urgensinya.

“Untuk itu, GP Ansor berkewajiban mengingatkan,” pungkas Azis.

(LDS)

Pasar Minggu Hingga Simpang Pancoran Bebas Ganjil Genap

Jakarta: Perluasan ganjil genap bakal diperpanjang hingga akhir Desember 2018. Meski demikian, ada sejumlah ruas jalan yang selama Asian Para Games 2018 berlaku ganjil genap, tidak berlaku mulai besok, Senin, 15 Oktober 2018. 

“Dari Pasar Minggu sampai simpang Pancoran, Saharjo tidak kena. Jalan Satrio juga tidak,” beber Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto ‎saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 14 Oktober 2018.‎ 

Budiyanto menambahkan arah gerbang Tol Tebet ‎tidak berlaku ganjil-genap. Meski, daerah Gatot Subroto berlaku ganjil-genap. 

“Dari Tebet Barat mau ke gerbang Tol Tebet juga tidak dikenakan atau dekat Tebet Square, itu bebas ganjil-genap,” jelas dia.

(Baca juga: Polda Metro Minta Masyarakat Waspada Ganjil Genap)

Sejumlah ruas jalan yang berlaku perpanjangan perluaan sistem ganjil-genap, ‎yakni Jalan Medan Merdeka Barat, ‎Jalan MH Thamrin,‎ ‎Jalan Jendral Sudirman, sebagian Jalan Jendral S Parman (mulai dari Jalan Simpang Tomang Raya sampai Jalan simpang KS Tubun, ‎Jalan Gatot Subroto.
 
Kemudian, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jendral MT Haryono, ‎Jalan Jendral DI Panjaitan, dan ‎Jalan Jendral Ahmad Yani.

Plt Kadishub DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyebut perpanjangan perluasan ganjil genap lantaran dalam evaluasi ada hasil positif. 

“Ada hasil positif selama pemberlakuan ganjil genap saat Asian Games dan Asian Para Games. Terjadi peningkatan kecepatan, penurunan waktu tempuh dan peningkatan pengguna angkutan umum,” ungkap.  
 

(REN)

MRT Jakarta Diberi Nama Moda Raya Terpadu

Rangkaian kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.

Jakarta: PT MRT Jakarta memberi nama angkutan massal MRT Moda Raya Terpadu. Nama itu akan diresmikan pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018.
 
Direktur Utama PT MRT Jakarta Willian Sabandar mengatakan, dirinya diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencari nama khusus untuk MRT. Nama harus menggunakan bahasa Indonesia.
 
“Saya diminta (mencari nama) menggunakan bahasa Indonesia,” kata William di kantornya, Rabu, 10 Oktober 2018.
 
Willian sempat kebingungan. Menurutnya, tak mudah mencari istilah yang pas dan bermakna untuk MRT. Setelah dipikir-pikir, muncul nama Moda Raya Terpadu. Moda berarti transportasi, Raya adalah besar, sedangkan Terpadu berarti bersatu.
 
“Singkatannya masih sama, MRT,” kata William.

Baca: Anies Jajal MRT

William mengatakan nama tersebut akan diresmikan pada 28 Oktober 2018, tepat saat Hari Sumpah Pemuda. Nantinya, nama Moda Raya Terpadu akan dimasukan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
 
Selain MRT, Anies sudah lebih dulu mengubah nama One Karcis One Trip menjadi Jakarta Lingko. Nama Lingko diambil dari sistem saluran air persawahan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Lingko artinya terhubung, jaringan atau sistem. Sama halnya dengan Moda Raya Terpadu, Jak Lingko juga akan dimasukan ke KBBI akhir bulan ini.

(FZN)

Warga Minta Sodetan Kali Pesanggrahan Dikeruk

kondisi sodetan kali Pesanggrahan di RW 05 Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta: Warga RW 05, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk sodetan Kali Pesanggrahan. Pasalnya, sodetan tersebut memiliki endapan tanah yang sangat tebal.
 
Ketua RW 05 Sumardi Ramlan mengatakan di beberapa sisi endapan sudah membentuk pulau. Hal ini menyebabkan aliran air terhalang.
 
“Saya jadi RW sudah lama sekali, tapi baru sekali dikeruk,” kata Ramlan kepada Medcom.id, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.
 
Sodetan terakhir kali dikeruk dua tahun lalu saat kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, tak ada lagi pengerukan. “Tiap tahun saat musrembang kami sudah minta. Tapi sampai sekarang enggak ada,” ujarnya.

Baca: DPRD DKI Desak Anies Normalisasi Sungai

Dia mengungkapkan, Dinas Sumber Daya Air sempat ingin melakukan pengerukanpada 2017, namun niat itu urung dilakukan. Pembatalan itu terjadi setelah Ahok cuti dari jabatannya.
 
“Waktu itu kita mengajukan lagi tapi enggak jadi dikeruk, itu terjadi saat Ahok cuti. Kita mohon ini dikeruk. Kalau dikeruk mungkin banjir hanya lewat saja,” katanya.
 
RW 05 Kedoya Selatan menjadi salah satu permukiman langganan banjir. Sebab, wilayah itu berdekatan dengan Kali Pesanggrahan dan Kali Cengkareng Drain.

(FZN)

Cicilan Hunian DP Rp0 Hingga 20 Tahun

Hunian DP Rp0 Klapa Village. Foto: Medcom.id/Fachri.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan cicilan bagi warga yang ingin membeli hunian DP Rp0 Solusi Rumah Warga (Samawa). Tenor cicilan maksimal 20 tahun.
 
“Pemda DKI mencoba memfasilitasi untuk pembiayaan uang muka, maksimal adalah 20 persen dari harga rumah. Bisa diangsur maksimal 20 tahun, selama masa tenornya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.
 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengusulkan dana talangan sekitar Rp5,8 triliun. Namun, angka tersebut belum dibahas dengan DPRD DKI.
 
Untuk projek pertama, Pemprov DKI Jakarta menunjuk PD Sarana Jaya untuk membangun hunian ini. Ada dua tipe hunian, tipe 21 seharga Rp210 juta dan tipe 36 seharga Rp320 juta.
 
“Untuk tipe 36 kurang lebih sekitar Rp320 juta itu belum termasuk PPN. Kalau tipe 21 tidak (ada PPN)” ujarnya.

Baca: Hanya 1 Tower untuk Hunian DP Rp0

Angsuran masing-masing tipe tergantung pada lama tenor. Bila masyarakat mengambil tenor maksimal, maka angsuran sekitar Rp2,1 juta sampai Rp2,6 juta.
 
Hunian DP Rp0 Samawa akan dibangun di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hunian tersebut akan dibangun sebanyak empat tower, namun hanya satu tower yang diperuntukkan DP Rp0.
 
“Untuk Sarana Jaya ini 780 unit dulu. Ini sekitar 4 tower, di mana 360 unit tipe 36, sisanya tipe 21. Nantinya ke depannya akan membangun lagi sekitar 900 unit,” tutur dia.
 
Masyarakat baru bisa memesan pada awal November 2018. Hunian ini ditargetkan rampung pada Juli 2019.

(FZN)

Syarat dan Aturan Pendaftaran Program Rumah DP Rp0

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan program rumah DP Rp0. Pendaftaran program tersebut dibuka 1 November mendatang.

PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Meli Budiastuti mengatakan sistem pendaftaran dibuka secara online maupun offline. Bagi warga yang ingin mendaftar secara offline bisa mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI maupun kantor Wali Kota.

“Masyarakat cukup membawa KTP-nya dulu untuk mengisi formulir, nanti setelah itu kami input datanya,” kata Meli usai peluncuran program hunian DP Rp0 di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.

Meli mengatakan Pemprov DKI sudah bekerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program ini. Pemprov akan memverifikasi data pendaftar dengan data yang ada di Disdukcapil.

“Apabila warga memenuhi syarat, yaitu minimal tinggal lima tahun di Jakarta, sudah ber-KTP DKI, dan memang belum memiliki rumah, dan semua persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi, maka masuk di kategori lulus tingkat pertama,” tandasnya.

Baca: Pendaftaran Hunian DP Rp0 Dibuka 1 November

Selain itu, Meli mengatakan pendaftar juga harus lolos tahapan bank checking. Proses bank checking akan dilakukan oleh bank pelaksana, dalam hal ini Bank DKI.

Masa pendaftaran program rumah DP Rp0 akan dibuka selama satu bulan. Setelah itu, Pemprov DKI akan melakukan verifikasi data pendaftar.

“Setelah itu dilakukan verifikasi, bank checking, dan semuanya, apabila sudah ada daftar waiting list tersebut, akan ditetapkan dengan SK Gubernur. Jadi mulai sekitar awal 2019 itu bisa proses lainnya seperti PPJB, akad kredit, dan sebagainya,” tandasnya.

Berikut adalah persyaratan lengkap program rumah DP Rp0 dilansir dari situs resmi www.dp0rupiah.jakarta.go.id:

Syarat umum

Informasi ini bersifat umum yang perlu diketahui oleh para pendaftar Program DP 0 Rupiah. Pastikan Anda memahami syarat umum sebelum lanjut ke syarat selanjutnya.

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun
2. Warga yang belum punya rumah sendiri
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi rumah
4. Warga berpenghasilan 4-7 juta rupiah setiap bulan
5. Warga yang taat pajak
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI

Syarat Administrasi

Syarat administrasi berupa kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan permohononan untuk mengikuti Program DP 0 Rupiah. Segera lengkapi untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat permohonan fasilitas pembiayaan rumah MBR
4. Surat pernyataan penghasilan; belum memiliki rumah; belum menerima subsidi perumahan; akan menempati rumah.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(YDH)

Kebijakan Becak Dianggap Kemunduran Berpikir Gubernur DKI

Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus merespons kebijakan tentang becak di Ibu Kota. Becak diizinkan kembali beroperasi bukan sebuah terobosan atau alternatif, tapi kesalahan pola pikir.

“Itu kemunduran berpikir Gubernur (Anies Baswedan),” kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.

Menurut Bestari, moda roda tiga itu tak cocok dioperasikan di Jakarta. Teknologi sudah begitu modern. Eksploitasi tenaga manusia tak lagi dibutuhkan. Beda hal, kalau itu dalam konteks pengembangan wisata kebudayaan.

“Kalau tujuan angkutan, kita sudah terlalu maju. Sudah ada MRT, LRT, sudah ada Busway, masa kita memikirkan itu lagi,” imbuh Bestari.

Bestari menyarankan Pemprov DKI memberi alternatif kekinian. Banyak inovasi seperti bajaj dengan bahan bakar gas yang bisa dipakai di kampung. Tinggal bagaimana mengarahkan para pengemudi bajaj tersebut.

Baca: Becak tak Sesuai Kebutuhan Transportasi Ibu Kota

Bestari juga mengkritik kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Anies bekerja dengan patokan: asal berbeda dengan pendahulu. Padahal, belum tentu hal tersebut efektif.

“Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak. Naikkan taraf hidupnya,” kata Bestari.

Terkait wacana pengaturan becak yang dilarang masuk ke jalan protokol, Bestari menyatakan keraguan. Sebab bukan tak mungkin tukang becak akan ‘melebarkan sayap’ ke jalanan utama, jika diberi izin beroperasi di kampung-kampung.

Baca: Anies: Jangan Bayangkan Thamrin di era 70-an

“Kan awalnya di kampung, lama-lama ke kota. Saya kira kita kan sudah melahirkan bajaj berbahan bakar gas. Ramah lingkungan juga, diminati ibu-ibu,” tandas Bestari.

(DMR)

DPRD DKI Desak Anies Normalisasi Sungai

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan menormalisasi daerah bantaran sungai Ibu Kota. Hal ini demi mencegah bencana banjir tahunan yang mengancam Jakarta.

“Normalisasi harus dijalankan, harus dibarengi dengan penanggulangan banjir,” kata Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.

Ia mengatakan, penanganan banjir ketika terjadi masuk kategori jangka pendek. Sementara normalisasi merupakan penanganan jangka panjang, sebab bantaran kali memang menjadi biang banjir dan harus segera ditangani.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengamini hal tersebut. Paling tidak, bantaran sungai Ciliwung hingga Cisadane harus dibereskan. 

Menurut dia, daerah-daerah tersebut terkena dampak paling parah saat banjir terjadi. Bestari juga mengimbau agar semua pihak memaksimalkan anggaran terkait hal ini, sebab masalah banjir sudah sangat laten dan tak kunjung rampung. 

Baca: Normalisasi Tersandung Janji Anies

“Pekerjaan tersisa sangat banyak,” ujar Bestari.

Ia tak merinci berapa seharusnya anggaran ditingkatkan. Namun terkait dengan normalisasi, pembebasan lahan menuntut anggaran yang tak sedikit.

“Saya kira Rp4 triliun saja masih kurang,” kata dia.

(DMR)

PDIP DKI Minta Kasus Guru Doktrin Siswa Anti-Jokowi Diusut

Calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin. ANT/Puspa Perwitasari.

Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengecam keras dugaan doktrinisasi anti-Presiden Joko Widodo yang dilakukan seorang guru SMA 87 Jakarta. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan seharusnya guru melaksanakan tugas secara profesional.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik wajar. Namun, tidak tepat bila disebarkan ke anak didik.

“Apa boleh melaksanakan agenda politik di sekolah? Berbeda pandangan boleh, tapi tidak menyebarkan kebohongan di sekolah. Apalagi oleh seorang guru yang harusnya menjadi contoh,” kata Gembong di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2018.

Gembong akan segera berkoordinasi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi pendidikan. Ia akan meminta Komisi E memanggil Dinas Pendidikan untuk mengusut tuntas dugaan doktrinisasi tersebut.

“Harus diusut tuntas, motif dari guru tersebut. Apa ini akibat pembinaan terhadap guru lemah,” pungkas dia. 

Baru-baru ini kabar dugaan doktrinisasi yang dilakukan seorang guru kepada murid beredar. Seorang wali murid menceritakan bagaimana anaknya didoktrin untuk membenci Presiden Joko Widodo. 

Dugaan doktrinisasi ini bermula ketika guru berinisial NK mengumpulkan siswa dan memperlihatkan video gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah penayangan video itu, guru tersebut bertanya penyebab musibah tersebut. 

“Kemudian ibu guru itu bertanya kepada muridnya. Ini salah siapa? Salah pemerintah. Salah Jokowi,” kata orang tua murid itu meniru ucapan guru. 

Guru yang diketahui berinisial NK ini kemudian meminta siswanya tidak memilih Jokowi di Pilpres mendatang. Cerita ini kemudian viral di media sosial. 

Kepala sekolah SMA 87 Jakarta Patra Patria mengatakan NK sudah diperiksa dan meminta maaf. Permintaan maaf ini turut disaksikan tiga wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha. 

“Saya sudah panggil guru dan melakukan pembinaan. Itu disaksikan oleh wakil kepala sekolah dan ketua TU. Dia sudah minta maaf dan buat pernyataan tidak akan mengulanginya lagi,” kata Patra kepada Medcom.id, Rabu, 10 Oktober 2018. 

(DRI)

Guru SMA 87 Diduga Mendoktrin Siswa Jangan Pilih Jokowi

Calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin. ANT/Puspa Perwitasari.

Jakarta: Baru-baru ini kabar dugaan doktrinisasi yang dilakukan seorang guru kepada murid beredar. Seorang wali murid menceritakan bagaimana anaknya didoktrin untuk membenci Presiden Joko Widodo. 

Kepala sekolah SMA 87 Jakarta Patra Patria mengatakan guru berinisial NK yang diduga mendokrtrin siswa itu sudah diperiksa dan meminta maaf. Permintaan maaf ini turut disaksikan tiga wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha. 

“Saya sudah panggil guru dan melakukan pembinaan. Itu disaksikan oleh wakil kepala sekolah dan ketua TU (tata usaha). Dia sudah minta maaf dan buat pernyataan tidak akan mengulanginya lagi,” kata Patra kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu 10 Oktober 2018. 

Dugaan doktrinisasi ini bermula ketika NK yang merupakan guru SMA 87 Jakarta mengumpulkan siswa dan memperlihatkan video gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah penayangan video itu, NK bertanya penyebab musibah tersebut. 

“Kemudian ibu guru itu bertanya kepada muridnya. Ini salah siapa? Salah pemerintah. Salah jokowi,” kata orang tua murid itu meniru ucapan guru. 

NK kemudian meminta siswanya tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019. Cerita ini kemudian viral di media sosial. 

Patra menyampaikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi kepada NK. Namun belum diketahui saksi apa yang akan diberikan.

(DRI)

Ketua DPRD DKI tak Izinkan Becak Beroperasi di Jakarta

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak akan meneken revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Revisi itu terkait legalisasi becak.

“Enggak bakalan ada Becak di Jakarta. Enggak bakal terealisasi,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Baginya aturan larangan becak yang tertuang dalam Perda Tibum sudah tepat. Sebab, ia menilai Jakarta lebih pantas memberikan pelayanan transportasi angkutan orang yang modern, canggih, nyaman, aman, serta lebih manusiawi. 

Baca juga: Masih Ada yang Mengganjal di Perda Becak

Misalnya memperbanyak rute Transjakarta dan meningkatkan transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. MRT ditargetkan beroperasi pada akhir Maret 2019. 

“Harusnya DKI fokus mengembangkan moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta dan perkembangan zaman. Jakarta harus memiliki transportasi angkutan orang yang modern, canggih seperti ibu kota negara lainnya,” ungkap dia. 

Politikus PDI Perjuangan ini meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tak hanya memenuhi janji kampanye. Anies harus memikirkan dampak lain bila becak diperbolehkan.

“Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana? Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta,” ujarnya.

Prasetio juga membantah dirinya telah menerima draf revisi Perda Tibum dari Pemprov DKI. “Belum. Sampai sekarang saya belum menerima revisi perda itu. Belum sampai ke tangan saya,” pungkas dia.

Baca juga: Revisi Perda Ketertiban Umum Diajukan ke DPRD

Pada Perda Tibum, pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap orang atau badan dilarang; melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya; mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya; mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan. 

Sementara, pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp30 juta. 

(HUS)

Gerindra Tunggu PKS di Ibu Kota

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra M Taufik – Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra M Taufik menilai proses pengisian kekosongan kursi calon wakil gubernur DKI Jakarta seharusnya bisa cepat. Namun, menjadi lambat karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalau Gerindra kan saya sudah bilang, kalau besok saya disuruh ajuin nama ke gubernur, saya ajuin,” kata Taufik ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.

Taufik menuding PKS menunda-nunda dengan belum memunculkan satu nama. Saat ini PKS disebut punya dua nama untuk diajukan mengisi kursi sepeninggal Sandiaga Uno itu. 

“Kebetulan sekarang cuma dua, jadi mestinya satu-satu kelar. PKS ngajuin, Gerindra ngajuin, kelar,” kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut kini partainya menunggu itikad baik PKS. Sehingga nantinya pertemuan di antara kedua partai tinggal mencari kesepakatan satu nama yang bakal diusung. 

“Setuju, kalau bisa cepat ya cepat,” kata dia.

(Baca juga: PKS: Penentuan Wagub DKI tak Ada Progres)
 

(REN)

Media Sosial Jembatan Toleransi

Ilustrasi. (Thinkstock)

Jakarta: Dunia maya dan media sosial memiliki dua mata pisau. Keduanya bisa mencerahkan publik, namun juga berpeluang menciptakan konflik antar sesama.

Putri Novita Sari, salah seorang peserta pelatihan juru bicara Pancasila, mengaku merasakan dampak positif dari media sosial. Dia bercerita pengalaman persahabatan yang manis dengan seorang temannya yang berbeda agama. Dia lebih merasakan ketulusan persahabatan dari teman dunia maya daripada di dunia nyata. 

“Kami waktu itu kenalan di internet. Makin lama makin dekat lalu tahu bahwa kami tengah sama-sama sakit. Kami pun bergantian saling menguatkan satu sama lain hingga akhirnya sembuh,” ujar Putri di Hotel Neo, Pontianak, Senin, 8 Oktober 2018.

Keterlibatan kaum lintas agama, ras dan etnis dipercaya membuat generasi milenial akrab dengan media sosial yang pluralis. Dalam pelatihan ini juru bicara ini, para peserta juga dibekali dengan skill penulisan, berdebat dan manajemen medsos. Dengan begitu, medsos digunakan menggaungkan keberagaman.

“Tuhan memberi kesengajaan untuk menciptakan kita berbeda-beda,” kata Sholehuddin A. Aziz, salah seorang trainer juru bicara Pancasila.

Perbedaan juga keniscayaan yang harus dihadapi dengan lapang dada. Pelatihan ini adalah rangkaian dari sejumlah pelatihan yang diselenggarakan oleh Komunitas Bela Indonesia (KBI) di 25 provinsi. 

Perwakilan dari tiga etnis berbeda di Kalimantan Barat yaitu Tiongkok, Dayak, dan Melayu dilibatkan dalam pelatihan ini. Adapula perwakilan dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha.

Pelatihan ini mengacu pada buku panduan berjudul Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia. Buku itu ditulis oleh Denny JA dan Tim. 

Kegiatan ini dinilai bermanfaat bagi anak-anak muda lintas agama. Sebab, bisa mempertemukan anak-anak muda yang memiliki kepedulian untuk merawat Indonesia yang damai dan beragam.

(AZF)

DKI akan Kirim Tagihan ke Ratna

Ratna Sarumpaet (kiri) usai menjalani pemeriksaan selama 75 menit di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta bakal mengirim surat penagihan sisa uang sponsorship ke Ratna Sarumpaet. Ratna dibekali Rp70 juta untuk berangkat ke acara The 11th Women Playwrights International (WPI) Conference 2018 di Santiago, Chile.

Uang Rp70 juta itu termasuk tiket pesawat pulang pergi sebesar Rp50.380.000, uang harian sebanyak Rp19.857.000, dan asuransi perjalanan Rp526.000. Uang itu diberikan secara kas pada Ratna.

“Nanti kita kirim surat penagihan dalam waktu dekat,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Disparbud DKI Jakarta Asiantoro saat dihubungi, Jakarta, Senin 8 Oktober 2018.

Menurut dia, pengembalian sisa uang akan menunggu uang pengembalian dana dari tiket pesawat. “Uang refund tiket pesawat berapa, ya itulah yang diterima,” imbuh dia.

Baca: Kuasa Hukum Jamin Ratna tak Kabur

Ratna batal terbang ke Chile lantaran ditangkap Polda Metro Jaya karena kasus penyebaran cerita bohong. Dia ditangkap sesaat sebelum pesawat lepas landas, Kamis malam, 4 Okotber 2018.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan Ratna dicekal ke luar negeri mulai 4 Okotber 2018 hingga 20 Oktober 2018. Pencekalan ini atas permintaan Polda Metro Jaya.

(OGI)

Anies Janji Maksimalkan Distribusi Air Bersih Kampung Rawa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – Medcom.id/Sonya Michaella.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan lebih memerhatikan distribusi air bersih ke kampung-kampung. Salah satunya di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

“Saya dengar kata warga sudah ada yang dapat tapi ada yang belum. Nanti kita maksimalkan distribusi air bersih,” kata Anies di lokasi, Minggu, 7 Oktober 2018.

Berbicara di acara Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Rawa, Anies mengucapkan terima kasih kepada warga setempat. Sebab, mereka bersedia bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengelola kampung agar menjadi lebih baik.

“Yang tahu masalah yang ada di lokasi itu bukan pemerintah tetapi warganya sendiri. Jika dulu pemerintah membuat perencanaan sendiri, sekarang kita membuat rencana bersama warga,” ucap dia.

Anies menyebut kondisi Jakarta saat ini berasal dari masa lalu. Untuk itu, dia minta warga bekerja sama memperbaiki kampung sendiri. 

Ia juga menekankan tidak akan melakukan penggusuran permukiman, terutama di Kampung Rawa. “Kita harus berpegang pada hati nurani dan moral, jadi saya tidak akan asal menggusur. Yang penting tempat tinggal layak dan pendidikan baik untuk kita semua,” tukas dia.

(Baca juga: Jaringan Rakyat Miskin Kota Minta Anies Maksimal Rawat Kampung)
 

(REN)

Jaringan Rakyat Miskin Kota Minta Anies Maksimal Rawat Kampung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Medcom.id/Sonya Michaella.

Jakarta: Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) merayakan setahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, Anies diundang hadir ke salah satu kampung.  

Dalam acara, JRMK menyampaikan harapan-harapan yang belum maksimal dilakukan Anies. Salah satunya mengelola kampung-kampung yang ada di Jakarta.

“Beberapa rencana Pak Gubernur sudah terlaksana. Kami terus mendukung kinerja Pak Gubernur dan timnya untuk merawat Jakarta, terutama kampung-kampung,” kata salah satu warga Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Eni saat berbincang dengan Medcom.id, Minggu, 7 Oktober 2018.

Eni mengaku kampungnya sudah baik. Salah satunya soal ketersediaan air besih. 

“Rumah saya sih sudah. Tapi ada beberapa yang belum. Nanti mau minta Pak Anies untuk maksimalkan di kampung-kampung. Ya kerja sama dengan kita juga,” ujar dia.

(Baca juga: Warga Jakarta akan Dilibatkan Menata Kampung)

Eni menambahkan, sejak hari pertama Anies menjabat, 15 Oktober 2017 lalu, dia dan warga Kampung Rawa lainnya menaruh harapan besar kepada Anies.

“Saya sih maunya Bapak ya nanti keliling dulu lihat kayak apa Kampung Rawa setelah setahun. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membangun kampung yang lebih bagus,” tukas Eni. 

Dia juga berharap agar masyarakat miskin di pinggiran Jakarta menjadi objek utama dari implementasi pemerintah menyejahterakan rakyat.

(Baca juga: Jurus Anies Menata 21 Kampung Kumuh)

(REN)

BMKG: Kewenangan Evakuasi di BNPB

Bencana gempa dan tsunami di Sulteng. (ANT/MOHAMAD HAMZAH)

Jakarta: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, kewenangan evakuasi saat peringatan potensi bencana merupakan wewenang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD). 

“Begitu informasi dihasilkan, serempak broadcast itu masuk ke BNPB itu nomor satu. Karena BNPB harus melaporkan segera ke Presiden. Jadi urutan teratas itu BNPB seketika itu juga BPBD di daerah,” kata Dwikorita dalam diskusi ‘Palu Retak’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Oktober 2018. 

BMKG hanya bertugas mengobservasi dan dan memantau data yang diterima dari sistem pendeteksi bencana. Data itu kemudian dianalisis dan disiarkan ke masyarakat. 

“Merekalah (BNPB dan BPBD) yang membunyikan sirine. Memutuskan evakuasi atau tidak. Tidak bisa dari Jakarta. Tidak bisa dari BMKG, karena jaraknya terlalu jauh dan kita enggak bisa melihat kesana,” jelas Dwikorita. 

BMKG kemudian membantu menyiarkannya ke lembaga penyiaran, seperti televisi dan radio. Secara otomatis lembaga penyiaran akan melakukan breaking news. 

“Ada mesinnya, ada alatnya, itu sudah dites juga, waktu itu Metro TV. Waktu tes lancar pas listriknya ada, jalur komunikasi enggak terputus, juga namanya tes,” tuturnya. 

Ditambah mulai tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membantu menyebarkan informasi potensi bencana melalui SMS blusting secara otomatis ke telepon genggam masyarakat. 

“Orang-orang yang mempunyai HP berada di tiga kabupaten sekitar pusat gempa itu menerima SMS gempa terjadi, potensi tsunami,” pungkasnya.

(LDS)

BMKG Minta DKI Bersiap Hadapi Musim Hujan

Hujan deras di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghadapi musim hujan. Musim hujan diprediksi dimulai pada November dan Desember 2018.
 
Kepala Bagian Humas BMKG Harry Tirto Djatmiko mengatakan, bulan Oktober menjadi masa transisi. Di periode ini, hujan mulai turun meski intensitasnya kecil.
 
“Kita harus tahu periodenya, sekarang masa transisi, hujannya sedikit dan singkat. Di sinilah waktunya Pemprov DKI memulai langkah preventif,” kata Hary kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 6 Oktober 2018.
 
Setelah masa transisi berlalu, masuk musim hujan. Di periode ini, hujan turun dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan petir.

Baca: Antisipasi Banjir di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta diminta memperbaiki dan membersihkan saluran air. Tak hanya itu, BMKG menyarankan Pemprov DKI mengecek seluruh pohon-pohon di Ibu Kota.
 
“Pemprov DKI harus mengecek bangunan kontruksi dan papan reklame. Karena di periode itu petir lebih banyak dan angin lebih kencang,” katanya.
 
Hary mengaku sudah menginformasikan kondisi tersebut pada Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan untuk upaya pencegahan banjir, ia menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing daerah.

(FZN)

Jadi Tempat Prostitusi, Tiga Griya Pijat Ditutup

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Yani Wahyu. Foto: Medcom.id/Adin.

Jakarta: Setelah mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) griya Pijat O2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mencabut TDUP griya pijat Gives dan NYX. Tempat itu terbukti dijadikan tempat praktik prostitusi.
 
“Ketiga tempat itu adalah hasil temuan langsung di lapangan, menyajikan atau memperdagangkan manusia sehingga terjadi perbuatan asusila atau prostitusi di lokasi tempat usahanya,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko saat dihubungi, Jumat, 5 Oktober 2018.

Ketiga tempat usaha pariwisata itu melanggar Pasal 38 Ayat 2 Huruf k Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pasal itu jelaskan, pengusaha wajib mencegah terjadinya kegiatan asusila dan pelanggaran hukum lainnya di tempat usahanya.
 
Berdasarkan Pasal 55 ayat 1, pengusaha atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan praktik prostitusi maka akan dilakukan pencabutan TDUP. Pencabutan ini dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, kedua, ketiga, dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Baca: Prostitusi di Tempat Hiburan Malam Berkedok Hotel Dibidik

Untuk tempat hiburan Gives TDUP yang dicabut yakni izin karaoke, bar, dan griya pijat. Sementara NYX yang dicabut hanya TDUP griya pijat.
 
“Kalau yang O2 itu griya pijat, spa, mandi uap, karaoke, dan bar. Itu ditutup semua,” imbuh Yani.
 
Siang tadi, anggota Satpol PP DKI Jakarta telah menutup ketiga tempat tersebut dengan memasang garis kuning. Satpol PP juga memasang stiker pengumuman penutupan tempat usaha itu.

(FZN)

Warga Bisa Minta Disponsori Pemprov seperti Ratna

Ratna Sarumpaet (tengah). Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai tak ada yang salah dengan pemberian dana sponsor kepada seniman Ratna Sarumpaet. Masyarakat bisa mengajukan hal yang sama kepada Pemprov DKI.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan individu atau kelompok bisa mengajukan dana sponsor perjalanan luar negeri kepada Pemprov. Syaratnya, perjalanan itu harus mewakili DKI.

“Nanti kita lihat apa dia bermanfaat untuk DKI atau mewakili DKI. Nanti dari sana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) mengkaji untuk promosi budaya,” kata Mawardi saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Untuk mengajukan dana sponsor, individu atau kelompok bisa berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Kemudian, mereka harus mengajukan surat permohonan dana sponsor kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Biasanya berkoordinasi dengan SKPD di bidangnya, misal soal budaya ya ke Disparbud. Nanti orang yang bersangkutan berkirim surat ke Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur disposisi ke SKPD yang membidangi,” terang dia.

Baca: Ada Desain Besar di Balik Kebohongan Ratna

Jika disetujui, SKPD akan merekomendasikan pemberian dana sponsor kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI. Besaran dana sponsor ditentukan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1066 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.

Sementara itu, Ratna Sarumpaet mendapatkan dana sponsor Rp70 juta untuk menghadiri acara The 11th Women Playwrights International (WPI) Conference 2018 di Santiago, Chili. Dana itu cair setelah Anies menyetujuinya pada Februari 2017 lalu.

Namun, Ratna batal berangkat. Pasalnya, dia ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta saat hendak menaiki pesawat. Dia terjerat kasus cerita bohong soal penganiayaan yang dikarangnya.

(OGI)

Warga Rusun Penjaringan Minta Dipindah ke Kemayoran

Rusun Penjaringan. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Rumah Susun (Rusun) Penjaringan, Jakarta Utara, akan direvitalisasi. Warga pun meminta direlokasi ke Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kalau relokasi di satu tempat di Kemayoran atau dekat situ ya saya setuju,” kata Sukatman, 51, seorang warga, kepada Medcom.id, di Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 4 Oktober 2018.

Menurut dia, warga ingin dipindah ke Kemayoran karena tak akses tak terlalu jauh. “Kalau relokasi yang begitu oke, warga siap untuk direvitalisasi,” imbuh dia.

Warga lain, Agus, 33, menegaskan pihaknya menolak revitalisasi bila relokasi tidak di Kemayoran. Dia menganggap biaya sewa tidak akan mahal jika ditempatkan di Rusun Kemayoran. 

Baca: Penghuni Rusunawa Penjaringan Menolak Direlokasi

Dia ragu warga yang mayoritas berpendapatan rendah mampu membayar sewa bila harus mengontrak. “Satu tahun bisa sampai Rp2 juta per bulan Rp1,2 juta juga ada, sedangkan kemampuan kita itu 200 ribu sudah sama listrik.”

Sementara itu, Munawaroh, 46, hanya berharap yang terbaik bagi dirinya dan warga 10 Blok di Rusun Penjaringan. Dia tak banyak menuntut.

Berdasarkan pantauan Medcom.id, Rusun Penjaringan terlihat rusak cukup parah. Tidak sedikit anak tangga yang telah rapuh, lantai rumah yang tidak rata, dan area jalan sekitar Rusun yang semakin tidak nyaman dilalui.

(OGI)

Normalisasi Tersandung Janji Anies

Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung yang mandek. Proyek itu dianggap terkendala janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang tak ingin menggusur rumah warga.

“Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Oktober 2018.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membebaskan lahan normalisasi. Dengan begitu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bisa bekerja.

“Kami minta segera dibebaskan agar pembangunan trase-nya bisa segera dilakukan,” kata Triwisaksana.

Baca: Pemprov Jabar Juga akan Menata Kali Ciliwung

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta Pemprov menganalisis kendala yang menghambat pembebasan lahan. Dia meminta akhir 2018 pembebasan lahan bisa rampung.

Triwisaksana mengaku sudah berkali-kali menanyakan kelanjutkan pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI. “Sudah lebih dari 10 kali kami tanya, mereka siap,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengaku kesulitan membebaskan lahan. Ada tiga lahan yang masih proses pembebasan, yakni di kawasan Kali Pesanggaran, Ciliwung, dan Sunter. 

(OGI)

Kinerja Dinas Sumber Daya Air DKI Lamban

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendarwan. Foto: Medcom.id/Intan

Jakarta: Kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta masih lamban. Hal itu terlihat dari penyerapan anggaran yang masih 25 persen dari total anggaran setelah perubahan Rp4,3 triliun.
 
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui rendahnya penyerapan karena proyek konstruksi masih berjalan dan pembebasan lahan yang belum rampung.
 
“Yah kita masih kejar terus karena hampir sebagian besar itu adalah proyek-proyek konstruksi yang progres pekerjaannya sudah berjalan,” kata Teguh saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018
 
Teguh mengatakan target penyerapan dapat dikejar melalui pembebasan lahan senilai Rp1,3 triliun dan pembangunan national capital integrated coastal development (NCICD) di Jakarta Utara.
 
“Untuk pembebasan lahan kita fokus di tiga lokasi, yakni Pesanggrahan, Sunter, dan Ciliwung,” ungkapnya.

Baca: Penyerapan APBD DKI Masih Rendah

Ia berharap pembebasan lahan berjalan lancar agar program strategis bisa dikerjakan maksimal. Selain pembebasan lahan, Dinas SDA akan membangun sejumlah sarana dan prasarana kali dan waduk.
 
“Pembangunan sarana dan prasarana kali nilainya cukup besar, kalau ditotal semua itu ada sekitar Rp368 miliar hampir Rp400 miliar,” ujar dia.
 
Teguh menargetkan, hingga akhir bulan ini penyerapan bisa di atas 30 persen. “Kita upayakan sistem pembayaran di muka sebesar 10 persen mudah-mudahan itu bisa mengatur untuk penyerapan anggaran kita di akhir,” pungkas dia.

(FZN)

Rapor Buruk, Wali Kota Jaksel Optimistis Serap Anggaran 90%

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali–MI/Haufan Hasyim Salengke.

Jakarta: Rapor penyerapan anggaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan dinilai paling buruk. Namun, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah optimistis bisa menyerap anggaran hingga 90 persen.

“Kita berharap sih masih menyentuh angka 90 persen. Nanti kita review lagi setelah ada beberapa kegiatan yang di-drop, nanti saya akan lihat lagi,” kata Marullah saat dihubungi, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.

Hingga saat ini, penyerapan Pemkot Jaksel masih 44 persen dari total anggaran sekitar Rp2 triliun. Anggaran paling banyak dialokasikan untuk rehabilitasi kantor camat dan lurah.  

Namun, rehabilitasi kantor camat dan lurah gagal dilaksanakan tahun ini. Ada enam kegiatan yang gagal, yakni rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata sebesar Rp1,28 miliar, lalu pembangunan rumah dinas Camat Pesanggrahan Rp2,05 miliar, dan pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan Rp19,52 miliar.

Baca: Penyerapan Anggaran Pemkot Jaksel Terburuk

Ada juga pembangunan Kantor Lurah Karet Rp6,97 miliar, rehabilitasi total rumah dinas Camat Cilandak Rp1,2 miliar dan rehabilitasi Bangunan untuk kelurahan Kuningan Timur sebesar Rp3 miliar.

Marullah menyampaikan penyebab tak terlaksananya pembangunan antara lain minim waktu, gagal lelang, hingga proses serah terima fasos fasum dari pengembang ke Pemkot Jaksel. Ia pun berencana mengusulkan enam pembangunan itu di APBD 2019. “Saya sudah minta supaya tahun depan bisa diajukan lagi, bisa itu dibangun,” imbuhnya.

(YDH)

Dinas Perumahan DKI Pesimistis Serap Semua Anggaran

Jakarta: Penyerapan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru 15 persen. Total serapan ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan total anggaran setelah APBD Perubahan sekitar Rp2,7 triliun.

Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya dianggarkan untuk pembebasan lahan, yakni Rp1,6 triliun. Namun, dari anggaran itu baru terserap 11,25 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meli Budiastuti, menyampaikan rendahnya penyerapan disebabkan sulitnya proses jual beli lahan. Kendati begitu, Meli tetap menargetkan pihaknya bisa menyerap anggaran hingga 70 persen sampai akhir tahun.

“Ya, kalau kami berharap bisa 60 hingga 70 persenlah. Bisa semaksimal mungkin, kami berharap ya,” kata Meli di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Oktober 2018.

Namun, ia merasa cukup berat untuk mencapai target tersebut. Sebab, pembayaran baru bisa dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan bebas sengketa.

“Kalau pembebasan saya tidak bisa bicara optimistis atau tidak. Saya belum bisa prediksi kalau pembebasan lahan. Kalau tidak clear and clean, kan tidak mungkin bisa kita lakukan pembayaran,” jelas dia.

Baca: Penyerapan Anggaran Pemkot Jaksel Terburuk

Kendati begitu, Meli yakin anggaran pembebasan tanah yang dialokasikan di APBD Penetapan 2018 sebesar Rp838 miliar dapat terserap dengan baik. Hanya, untuk penambahan anggaran pembebasan tanah di APBD Perubahan sekitar Rp762 miliar belum tentu bisa terserap dengan baik.

“Minimal yang APBD murni Rp838 miliar itu, insyaallah bisa kita serap, tetapi kalau penambahannya kita masih proses dokumen semua,” ungkapnya.

Untuk pembebasan lahan, pihaknya butuh surat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Setelah itu, ia akan mendatangi Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI untuk memastikan lahan tersebut tercatat atau tidak sebagai aset DKI.

(YDH)

Pengurangan TKD tak Efektif Tingkatkan Penyerapan Anggaran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Sanksi pengurangan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinilai tak efektif untuk meningkatkan serapan anggaran. Sanksi itu justru membuat anggaran makin tak terserap.
 
“Minusnya kalau dikasih sanksi ini, teman-teman jadi main aman. Dia bikin kegiatan sedikit yang targetnya mudah dikejar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 2 Oktober 2018.
 
Ia khawatir bila pola pikir itu tertanam maka kegiatan strategis daerah (KSD) tidak tercapai. Saefullah ingin serapan tetap tinggi dan SKD terlampau.
 
“Makanya kita sedang evaluasi apa saja kendalanya. Kita mau bidik apa saja yang harus diprioritaskan,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong TKD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak bisa capai target serapan anggaran.

Baca: Penyerapan APBD DKI Masih Rendah

Ia menyampaikan, pemberian TKD harus sesuai penyerapan anggaran. “Kalau penyerapan rendah jangan dikasih TKD 100%. Masa serapan rendah dikasih 100%. Enggak sebanding dong,” kata Taufik.
 
Politikus Partai Gerindra ini yakin penyerapan rendah bukan karena faktor pelaksana tugas (Plt) di sejumlah SKPD. Menurutnya, Plt memiliki wewenang sama dengan kepala dinas dalam menggunakan anggaran.
 
“Bukan karena Plt, tapi karena mereka takut. Kenapa mesti takut sih kalau kerja benar,” ujarnya.
 
Hingga awal Oktober 2018, penyerapan APBD DKI baru 48% dari total APBD setelah Perubahan Rp83 triliun. Rendahnya serapan lantaran tidak ada pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun ini.

(FZN)

OK Otrip Diklaim Mampu Melayani 68 Ribu Penumpang

Warga menunjukkan kartu OK Otrip. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Uji coba One Karcis One Trip (OK Otrip) berakhir pada Minggu, 30 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim selama sembilan bulan berjalan OK Otrip mampu melayani 68 ribu penumpang.

“Ini menunjukkan bahwa terobosan integrasi angkutan massal memberikan hasil yang positif. Kita bersyukur angkutan umum bisa dikelola dengan baik sehingga warga merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan transportasi massal,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018.

Hingga kini sudah ada 483 armada yang bergabung dan melayani 33 rute. Skema pembayaran OK Otrip tetap sama. Tarif angkutan umum yang bergabung dengan OK Otrip masih digratiskan.

“Selama uji coba naik angkot gratis. Tapi besok masih gratis. Bayarnya nanti saat naik BRT (TransJakarta),” terang Budi.

Baca: Anies Ubah Nama OK OTrip

Tarif OK Otrip hanya dikenakan saat penumpang naik TransJakarta. Tarif pembayaran Rp3.500 selama tiga jam.

Uji coba OK Otrip sudah dilakukan empat kali. Uji coba pertama adalah pada 15 Januari-15 April 2018. Uji coba diperpanjang sampai 15 Juli 2018. 

Uji coba ketiga dilakukan sampai pertengahan Agustus 2018. Terakhir uji coba dilakukan pada pertengahan Agustus-akhir September 2018.

(AZF)

Pelanggar tak Ditilang Selama Uji Coba Tilang Elektronik

Cuplikan gambar dari kamera pengintai atau CCTV yang tepasang di lampu lalu lintas. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id

Jakarta: Ditlantas Polda Metro Jaya tak akan menilang pengendara yang melanggar rambu lalu lintas selama masa uji coba electronic traffic law enforcement (e-TLE) atau sistem tilang dengan kamera pengintai. Uji coba berlangsung satu bulan ke depan di ruas jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta.

“Kami hanya melakukan sosilisasi, kita masih tes perangkat apabila akurasi dinyatakan baik, kami akan tetapkan,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf di Gedung TMC Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018.

Baca: Dua CCTV e-Tilang Sudah Dipasang

Meski tidak ada penilangan, polisi tetap mengirimkan surat teguran melalui email, WhatsApp, atau langsung ke alamat pelanggar. Tujuannya untuk memvalidasi data diri pemilik kendaraan. 

“Mobil yang tertangkap kamera kami verifikasi jenis pelanggarannya apa, pasal berapa. Sudah memenuhi unsurkah jika disebut melanggar,” jelas dia.

Yusuf memastikan bakal ada sanksi tegas kepada pelanggar saat sistem tilang elektronik ini diterapkan. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik pelanggar juga akan diblokir bila tak membayar denda. 

“Diberikan, waktu tujuh hari. Bila terkonfirmasi dilakukan penindakan pelanggar. Kalaupun ada respons tapi tidak ada pembayaran denda tilang ya tetap kita blokir,” imbuhnya.

(AZF)

Polisi Diminta Konsisten Menerapkan e-Tilang CCTV

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta kepolisan konsisten memberlakukan sistem tilang dengan kamera pengintai atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE). Pasalnya masyarakat akan melihat sejauh mana sistem tersebut serius diterapkan.

“Yang penting konsistensi. Yellow bow mau diterusin tapi tidak ada lagi, masyarakat melihat ini main-main,” kata Djoko kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu, 30 September 2018.

Dalam uji coba CCTV e-Tilang pada 1 Oktober 2018 mendatang, bakal ada hal yang menjadi bahan evaluasi. “Kalau ada kelemahan ya diperbaiki. Biar lebih baik jangan di Jalan Sudirman saja, bila perlu satu Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: Dua CCTV e-Tilang Sudah Dipasang

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengakui penilangan e-TLE sangat mudah. Pengendara yang melanggar akan terekam oleh kamera CCTV.

“Kameranya sendiri yang merekam bukan kita mengendalikan kamera itu. Kemudian dari rekaman itu dicetak oleh back office Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya,” kata Yusuf, Senin, 24 September 2018. 

Pegendara yang terekam kamera CCTV akan diverifikasi polisi lalu lintas, untuk melihat apakah termasuk kategori melanggar atau tidak. Jika termasuk kategori pelanggaran, maka pihak kepolisian lalu lintas akan mengonfirmasi kepada pengendara tersebut.

“Nanti dikeluarkan konfirmasi berdasarkan nomor polisi sesuai dengan alamat pemilik dari STNK,” ujar Yusuf.

Informasi dilakukan kepada pengendara melalui pesan singkat dan surat elektronik. Yusuf berharap setiap pengendara wajib memperbaharui datanya saat membayar pajak kendaraan.

(HUS)

Kirab Obor APG Berlangsung, Arus Lalu Lintas Jakarta Dialihkan

Ilustrasi Lalu lintas Jalan Thamrin. (Medcom.id/Aedy Azeza)

Jakarta: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan menerapkan pengalihan arus lalu lintas saat kirab obor Asian Para Games (APG) 2018 pada Minggu, 30 September 2018 sejak pukul 06.00 WIB.

“Kirab obor akan dimulai dari Balai Kota DKI Jakarta melewati sejumlah ruas jalan hingga berakhir di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan akan ada pengalihan arus lalu lintas,” ujar Sigit seperti dilansir dari Antara.

Sigit memaparkan, kirab obor Asian Para Games akan melewati Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan MH Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia-Jalan Imam Bonjol-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan HR Rasuna Said-Jalan Casablanca menuju Jalan Dr Saharjo.

Selanjutnya, rombongan pawai obor Asian Para Games akan melalui Jalan Dr Soepomo-Jalan  Simpang Pancoran-Jalan Gatot Subroto Gedung DPR/MPR RI-putar balik di Simpang Slipi-Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda-putar balik sebelum lampu merah di depan Hotel Mulia, melewati Jalan Gerbang Pemuda dan berakhir di Kantor Kemenpora.

Sigit memaparkan rekayasa lalu lintas dilakukan sejumlah ruas jalan sebagai berikut:  

1. Perjalanan kendaraan dari Jalan  M Ridwan Rais yang akan belok kiri menuju Jalan Medan
Merdeka Selatan dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Timur 
2. Arus lalin dari Jalan Diponegoro mengarah Jalan HOS Cokroaminoto dialihkan belok kanan
ke arah utara.
3. Dari arah Jalan Tambak menuju Jalan Dr Saharjo dialihkan melalui Jalan Sultan Agung-Jalan Galunggung dan seterusnya.
4. Kendaraan dari arah Karet yang akan menuju ke Jalan Layan Non Tol Tanah Abang-Kampung Melayu dialihkan melewati Jalan KH Mas Mansyur.  
5. Arus lalin dari arah barat yang akan menuju ke Underpass Casablanca dialihkan melalui Jalan Dr Satrio-belok kiri ke Jalan HR Rasuna Said-dan seterusnya.  
6. Arus lalin dari arah Lapangan Ros atau Kampung Melayu yang akan belok kiri menuju Jalan Dr Saharjo dialihkan lurus menuju Flyover Saharjo. 
7. Arus lalin dari Jalan Tebet Raya yang akan belok kiri ke Jalan Dr Saharjo dialihkan belok kanan ke Jalan Dr Saharjo-belok kiri ke Jalan Casablanca-dan seterusnya.  
8. Arus lalin dari timur Jalan Jl MT Haryono menuju Jalan Gatot Subroto akan dialihkan belok kanan di Simpang Pancoran menuju Jalan Dr Soepomo.  
9. Arus lalin dari Selatan (Jalan Raya Pasar Minggu) yang akan belok kiri menuju Jalan Gatot Subroto dialihkan lurus di Simpang Pancoran ke Jalan Dr Soepomo.  
10. Kendaraan dari Jalan Mampang Prapatan yang akan belok kiri menuju Jalan Gatot Subroto akan diarahkan menuju Jalan HR Rasuna Said. 
11. Dari Jalan Kapten Tendean yang akan belok kiri menuju Jl Gatot Subroto, dialihkan putar balik kembali ke Jalan Kapten Tendean atau lurus ke arah Timur Jalan Gatot Subroto.
12. Arus lalin dari Jalan Widya Chandra Raya yang akan belok kiri ke Jalan Gatot Subroto, putar balik menuju jalan alternatif. 
13. Arus lalin dari kawasan SCBD yang akan belok kiri ke Jalan Gatot Subroto akan diarahkan memutar balik kembali ke kawasan SCBD dan mengikuti rute alternatif.  
14. Dari Jalan Pejompongan Raya mengarah Jalan Gatot Subroto dialihkan lurus menuju Jalan Tentara Pelajar.  
15. Arus lalin kendaraan dari Jalan KS Tubun menuju Jalan Gatot Subroto dialihkan menuju
Jalan Pejompongan Raya.  
16. Kendaraan dari Jalan Asia Afrika yang akan belok kanan mengarah Jalan Gerbang Pemuda dialihkan lurus melewati Jalan Gelora.

Sigit menambahkan rekayasa arus lalu lintas tidak berpengaruh pada perjalanan busway Transjakarta. Hanya saja dilakukan buka tutup di rute perjalanan selama kirab obor atau Torch Relay Asian Para Games 2018 .

(SCI)

PKL di Pasar Minggu dan Jatinegara akan Digusur

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Yani Wahyu. Foto: Medcom.id/Adin.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang mulai mengokupasi trotoar dan jalan. Penertiban akan dilakukan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Jatinegara, Jakarta Timur.
 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Yani Wahyu menyebut akan menertibkan semua pedagang yang bandel. Tidak ada dispensasi buat para pedagang nakal itu.
 
“Kita akan tindak,” kata Yani di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 September 2018.
 
Yani menegaskan, PKL yang berjualan di trotoar telah mengganggu ketertiban umum. Yani akan mengerahkan petugas Satpol PP di wilayah yang terindikasi diduduki PKL. “Trotoar itu fungsinya untuk pejalan kaki, ya untuk pejalan kaki, titik,” imbuhnya.
 
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyoal kinerja Satpol PP DKI Jakarta. Menurutnya, ada penurunan kinerja karena banyak PKL mulai berjualan di trotoar.

Baca: Satpol PP DKI Dianggap tak Konsisten Tertibkan Trotoar

Misalnya, kata dia, di kawasan Pasar Minggu, Jatinegara dan sejumlah lokasi lain. Hal ini harusnya ditertibkan oleh Satpol PP.
 
“Harusnya konsisten melakukan penertiban, sehingga masyarakat paham betul program Pemprov DKI,” kata Gembong.
 
Seperti diketahui, banyak trotoar di Ibu Kota kembali dimanfaatkan PKL. Hal ini rata-rata terjadi menjelang malam hari. Saat malam minggu misalnya, banyak pedagang menggelar dagangannya di sekitar trotoar Jalan Thamrin.

(FZN)

Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi

Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan tiga pulau reklamasi yang dulu sempat disegel, yakni Pulau C, D, dan G. Pemanfaatan tiga pulau itu akan dibagi menjadi kawasan komersial, perumahan, ruang terbuka hijau, hingga rekreasi.

“Lalu, sebagian kawasan itu ingin kita manfaatkan untuk akses publik. Terutama ke pantai. Jadi kami akan mengusulkan kembali tapi izinkan kami untuk menuntaskan dulu perencanannya baru nanti kita masukkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 28 September 2018.

Namun, pemanfaatan tiga pulau itu harus menunggu Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah terlebih dahulu. Anies pun belum bisa memastikan berapa luas untuk permukiman, tempat hiburan, dan ruang terbuka hijau. Dia hanya memastikan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan mendapat jatah 50 persen dari luas wilayah.

Hingga saat ini, PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) masih memegang hak guna bangunan (HGB) pulau D. Sementara itu, Anies telah menghentikan seluruh proyek pembangunan di seluruh pulau reklamasi.

Baca: PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan

HGB yang dipegang PT KNI diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara sejak 2017. Masa berlaku HGB atas nama PT KNI sekitar 30 tahun.

“Itu (HGB Pulau D) kan persoalannya sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sudah,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

(OGI)

Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tak hanya mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Anies juga didesak menghentikan proyek break water di Kepulauan Seribu.
 
“Jangan cuma reklamasi saja yang dihentikan, ini proyek betonisasi laut juga bagian dari proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sekalian. Jadi sempurna ikhtiarnya,” kata Juru bicara Kaukus Masyarakat Kepulauan Seribu Tolak Reklamasi, Soleh di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jumat, 28 Septemeber 2018.
 
Menurutnya, proyek break water yang dikerjakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu tak sesuai dengan semangat Anies Baswedan saat kampanye di Pilkada 2017.
 
“Ingat loh, Pak Anies pernah bilang ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai wilayah konservasi ekologi. Terus, anak buahnya malah betonin laut,” ucap Soleh.

Baca: Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau

Menurut Soleh, proyek break water yang dikerjakan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu tak layak dilanjutkan karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
 
“Kemarin alasannya karena abrasi laut. Lah ini kan sudah ada jalan lingkar,” kata Soleh.
 
Soleh mengatakan, panjang break water yang ditenggelamkan mencapai ratusan meter di setiap titiknya.
 
“Ini di Pulau Pramuka saja sekitar 500 meter dan di Pulau Panggang juga sekitar 500 meter. Saya tidak bisa membayangkan dampak kerusakan karang yang dihasilkan dari proyek ini,” ucapnya.

(FZN)

1.677 Polisi Lantas Amankan Asian Para Games 2018

Jakarta: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan Asian Para Games 2018. Rapat dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat, jajaran Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemadam kebakaran, PLN dan kesehatan.

“Terkait anggota yang melaksanakan pengawalan, pengamanan jalur atlet, Wisma Atlet Kemayoran, sama pengamanan venue khususnya angkutan lalu lintas saja akan disiapkan 1.677 personel. Sebanyak 597 personel untuk pengawalan,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf  kepada Medcom.id, Jumat, 28 September 2018.

Pesta olahraga difabel tingkat Asia itu akan dilaksanakan mulai 6 hingga 13 Oktober 2018. Pembukaannya yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) bakal dihadiri  Presiden Joko Widodo.

Baca: Persiapan Asian Para Games 2018 Sudah 95 Persen

Asian Para Games akan diikuti 43 negara dengan 18 cabang olahraga (cabor). Selain itu juga akan ada 8.604 pers gabungan.

Sebanyak 18 cabor yang akan dipertandingkan yakni panahan, atletik, badminton, boccia, bowling, catur, balap sepeda, goal ball, judo, bowling lapangan, angkat besi, shooting, renang, tenis meja, voli duduk, basket kursi roda, panahan kursi roda, dan tenis kursi roda.

Untuk lokasi pertandingannya, akan dilaksanakan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Yusuf mengatakan, personelnya mulai dikerahkan pada 30 September 2018 pada saat pawai obor hingga 5 Oktober 2018. “Karena dalam jangka waktu itu juga ada kedatangan atlet ya,” imbuhnya.

Lalu, pada 6 Oktober 2018 saat pelaksanaan upacara pembukaan Asian Para Games, akan ada sejumlah jalan yang ditutup. Hal ini serupa saat pembukaan Asian Games.

“Jalan yang kita tutup adalah Jalan Asia Afrika, Jalan Pemuda, Jalan Mustofo, dan Jalan Pintu 1. Itu kita tutup,” beber dia.

Kemudian, tempat-tempat lokasi para penonton juga sama komposisinya saat pembukaan Asian Games. Pintu 5, 6, 7 untuk penonton.

Sedangkan, pintu 8 untuk logistik, pintu 9 untuk wartawan atau media. Sementara, pintu 10 untuk atlet, ofisial, wasit. Pintu 1 dan 2 untuk Very Importan Persont (VIP). Pintu 3 dan 4 tidak digunakan.

(YDH)

Polisi Kantongi Identitas Terduga Pelaku Vandalisme MRT

Jakarta: Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Ja’far mengaku, telah mengantongi identitas pelaku vandalisme gerbong mass rapid transit (MRT) di Depo Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Terduga pelaku kini tengah dicari. 

“Yang teridentifikasi ada satu orang. Sekarang sudah mulai mengidentifikasi yang bersangkutan, sudah mulai ada ciri-ciri yang bersangkutan,” kata Indra Ja’far, Kamis, 27 September 2018. 

Namun, Indra enggan membeberkan identitas terduga pelaku tersebut. “Karena kita masih asas praduga tak bersalah (tidak bisa disebutkan), kebetulan orang yang diduga melakukan itu kita belum ditemukan,” ungkap dia.

Indra memastikan, segera melakukan pemeriksaan setelah terduga pelaku ditangkap. Lebih lanjut, Indra mengatakan, terduga pelaku merupakan orang dewasa. Ia meyakini terduga pelaku memang pandai menggambar mural.

“Kita lihat hasil lukisannya berbeda kalau kita lihat di Underpass itu kan,” beber dia.

Indra meyakini, terduga pelaku itu terbukti bersalah. Hal itu berdasarkan keterang saksi dan rekaman kamera close-circuit television (CCTV).

“Ada beberapa alat bukti yang kita dapatkan, sehingga bisa jadi petunjuk, mulai dari gambar yang ia sebarkan dan beberapa juga orang-orang yang diajak bicara yang tidak jauh dari tempat itu. Di CCTV juga sempat melihat kegiatan yang bersangkutan tapi tidak di dalam objek,” imbuhnya.

Meski demikian, Indra mengatakan harus membuktikannya dengan menangkap terduga pelaku. Indra mengatakan, jika terduga pelaku terbukti bersalah ia akan memberikan sanksi.

“Karena yang bersangkutan sudah merusak barang milik negara,” tandas dia.

Aksi vandalisme atau core-coret gerbong MRT itu dilakukan Jumat, 21 September 2018 pukul 07.30 WIB.  Coretan itu pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan dari kontraktor yang berada di Depo Lebak Bulus. 

(LDS)

PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi

Progres pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara pada Selasa (19/12). MI/Susanto

Jakarta: PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) yang memegang izin Pulau C reklamasi masih menguasai hak guna bangunan (HGB) pulau tersebut. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghentikan seluruh proyek pembangunan di seluruh pulau reklamasi.

HGB yang dipegang PT KNI diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara sejak 2017 lalu. Masa berlaku HGB atas nama PT KNI sekitar 30 tahun.

“Itu (HGB Pulau D) kan persoalannya sudah jadi. Kalau sudah jadi ya sudah,” kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis 27 September 2018.

Saat mengumumkan pencabutan izin proyek reklamasi, Anies menyampaikan bahwa pulau-pulau yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan  untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan pulau secara detil akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah tentang zonasi dan tata ruang.

“Kan kita lagi bahas nih, nanti yang dimaksud dengan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu, masyarakat konsumen, pembeli, ada masyarakat nelayan, akan dikasih slot,” terang Saefullah.

Ada tiga pulau reklamasi yang nantinya akan diatur zonasi dan tata ruangnya oleh Pemprov DKI, yakni Pulau C dan D yang dibangun PT KNI dan Pulau G yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra. Pulau N yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II tidak termasuk karena wewenang dan perizinannya ada pada pemerintah pusat.

“Pelindo itu seluruh izinnya kepada pemerintah pusat,” kata dia.

Baca: Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang

(LDS)

Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tiga pulau reklamasi yang telanjur dibangun akan diatur ulang pemanfaatannya. Tiga pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C dan D milik PT. Kapuk Naga Indah, dan Pulau G milik PT. Muara Wisesa Samudra. 

Anies menyampaikan, pihaknya akan mengatur ulang tata ruang dan pengelolaannya agar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Bagi bangunan yang sudah ada, harus diproses perizinan sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi bangunan yang sudah ada, harus diproses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan dan penekanan pada pengenaan denda,” terang Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga akan mempertimbangkan membuat sarana dan prasarana serta ruang terbuka dekat pulau reklamasi. “Yang paling penting pelaksanaan pemanfaatan tanah hasil reklamasi dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Anies. 

Ia mengaku pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan pemulihan kawasan Pantai Utara Jakarta. Mulai dari peningakatan sambungan pipa air bersih, pengelolaan air limbah hingga revitalisasi sungai yang masih jadi masalah di teluk Jakarta.

Baca: Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau

Hari ini, Anies resmi mencabut seluruh izin proyek reklamasi. Setidaknya ada 13 pulau yang dihentikan perizinannya.

13 pulau itu yakni, Pulau A, B, dan E milik PT. Kapuk Naga Indah, lalu Pulau I, J, dan K milik PT. Pembangunan Jaya Ancol, serta Pulau M punya PT. Manggala Krida Yudha. Pulau yang juga dihentikan izinnya yakni Pulau O dan F milik PT. Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q milik KEK Marunda Jakarta, Pulau H punya PT. Taman Harapan Indah dan Pulau I milik PT. Jaladri Kartika Pakci.

Anies menyampaikan, keputusan diambil setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). Penghentian itu tidak hanya pengerjaan saja yang dihentikan, tetapi juga secara keseluruhan.

(DMR)

KJP Plus Cair November 2018

KJP Plus ilustrasi – MI/Angga Yuniar.

Jakarta: Penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih harus bersabar. Pasalnya, dana bantuan pendidikan itu baru akan dicairkan November mendatang.

“Turun di bulan November untuk periode kedua pendataan dari periode Juli-Agustus-September. Untuk dana semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 26 September 2018.

Nahdiana menyebut, dalam satu tahun dilakukan dua kali pencairan dana KJP. Pencairan dilakukan berdasarkan tahun pelajaran sekolah.

Namun, karena  KJP plus ini baru pertama kali dilakukan di tahun 2018, akibatnya, banyak penyesuaian sistem verifikasi data. Waktu verifikasi data disebut memakan waktu lebih lama.

“Tahun ajaran baru kan baru dilakukan di bulan Juli, jadi start di bulan Juli sampai dengan September ini,” tegas Nahdiana. 

Baca: Anies Hati-hati Salurkan KJP Plus

Nahdiana menambahkan, dana KJP Plus yang cair November nanti untuk dipergunakan selama bulan Juli- Desember 2018. Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp3,9 triliun untuk KJP Plus. Sesuai rencana dana itu akan diberikan kepada 680.046 orang penerima lama dan 124.969 orang penerima baru.

Dikutip dari kjp.jakarta.go.id besaran perubahan dana sebagai berikut siswa SD mendapat dana KJP Plus Rp250 ribu per bulan, siswa SMP menerima dana KJP Plus sebesar Rp300 ribu, serta siswa SMA dan SMK mendapat masing-masing Rp420 ribu dan Rp450 ribu per bulan. Selain itu nantinya penerima KJP Plus juga bisa menarik uang tunai sebanyak Rp 100 ribu dari dana yang diterima.

(DMR)

Pekerja Dikorek soal Vandalisme Gerbong MRT

Jakarta: Polisi tengah mendalami kasus vandalisme terhadap gerbong Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Tiga pekerja yang bertanggung jawab di lokasi kejadian, Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, telah dikorek keterangannya. 

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah menjelaskan dua petugas keamanan telah diperiksa setelah kasus ini dilaporkan ke polisi pada Jumat, 21 September 2018. Senin, 24 September 2018, satu manajer juga dipanggil.

“Kemarin Health Safety Environment (HSE) 108 diambil keterangan di Polsek Cilandak, dari jam 14.00 sampai 20.30 WIB, belum diketahui hasilnya,untuk kepentingan penyelidikan,” kata Tubagus kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa 25 September 2018. 

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan kepolisian akan memanggil divisi lain karena proyek di lokasi dipegang tiga kontraktor. Contract package (CP) 101 membawahi pembangunan depo, CP 107 membawahi sistem hingga rel MRT, dan CP 108 yang membawahi produksi kereta. 

“Tidak tertutup kemungkinan akan melebar ke kontraktor lain, itu informasinya masih di-keep oleh kepolisian,” tambah Tubagus.

Saat ini, polisi masih mengolah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, Tubagus enggan menjelaskan secara detail sampai kapan olah TKP berlangsung.

“Sabtu dan Minggu olah TKP dari Polsek Cilandak, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum,” imbuh dia.

Baca: Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Pelaku Vandalisme MRT

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membentuk tim untuk memburu pelaku vandalisme di gerbong kereta MRT. Polisi ingin pelaku segera dibekuk.

“Sudah saya bentuk tim langsung di bawah Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Nico Afinta dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018.

Aksi vandalisme ini dilakukan pada rangkaian tiga dan delapan gerbong MRT. Mereka mencoret dengan bentuk mural dan grafiti. Coretan itu diketahui, Jumat, 21 September 2018 pukul 07.30 WIB.

(OGI)

Cawagub dari PKS Diminta Baca Buku Ahok

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi (kiri) saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/M Al Hasan.

Jakarta: Ada cerita menarik saat jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sowan ke rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Prasetio membekali rombongan PKS buku karya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjudul Kebijakan Ahok.

“Saya serahkan (buku Ahok) kepada cawagub (calon wakil gubernur) dong. Disuruh baca ini ada yang bagus. Buku ini bagus supaya kalau cawagub kan nanti di eksekutif kan supaya mempelajari itu dari penguasa-penguasa sebelumnya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi di lokasi, Selasa, 25 September 2018

Menurut dia, buku itu sangat penting, khususnya bagi calon wakil gubernur yang akan diusulkan PKS. Suhaimi mengakui pemerintahan Ahok memiliki keunggulan dan seharusnya dilanjutkan pemerintah DKI sekarang. 

“Jadi perlu dibaca pemerintahan sebelumnya, termasuk dari Pak Ahok. Supaya yang baik itu dijalankan yang baik. Semuanya kan ada kelebihan dan kekurangannya,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, rombongan PKS diwakili dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Suhaimi. Kedatangan mereka untuk memperkenalkan salah satu cawagub, Agung Yulianto.

Baca: M Taufik Tepis Isu Keponakan Prabowo Gantikan Sandi

Dalam perebutan kursi DKI-2, PKS sudah mantap mencalonkan dua nama, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Agung Yulianto. Suhaimi menyatakan PKS akan terus bersafari politik kepada partai di DPRD DKI,  khususnya partai Gerindra, untuk memuluskan dua nama cawagubnya. 

“Kalau pusat kan sudah ketemu kemarin. Nanti tinggal kita berdialog dengan Pak Syakir kan ketua DPW. Kita akan bicara dengan ketua DPW atau DPW Gerindra kemudian jalin komunikasi dengan teman-teman di fraksi supaya tercipta suasana yang indah,” ungkap dia.

(OGI)

Dua CCTV e-Tilang Sudah Dipasang

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf – Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf memastikan sistem e-Tilang segera diuji coba. Dua kamera pengintai untuk menilang secara elektrik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) sudah dipasang.

“Dua alat kamera sudah dipasang. Kemudian lagi dikoneksikan dengan back office. Mudah-mudahan besok sudah selesai dan kita coba,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018. 

Yusuf memastikan, uji coba sistem e-Tilang dapat dilakukan pada Oktober 2018. Uji coba dilakukan untuk melihat pelanggar lalu lintas dan proses pendistribusiannya. 

“Selama uji coba enggak ada penindakan,” tutur dia.

Dia menyebut uji coba pertama dilakukan di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat. “Nanti di situ ada pos jaganya,” ujar Yusuf.

(Baca juga: Mulai Oktober, Nomor Ponsel dan Email Wajib Dicantumkan di BPKB)

Kamera e-TLE diimpor dari China. Nantinya, kamera CCTV e-Tilang itu akan bekerja dengan memotret gambar. Gambar yang terekam langsung terkoneksi ke Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya. 

“Kemudian konfirmasi pada mobil-mobil sesuai data. Kalau memang betul dia yang pakai, nanti ditilang,” tutur dia. 

Namun, Yusuf mengaku hanya kendaraan dengan nomor polisi Jakarta (B) saja yang bisa terekam oleh e-Tilang. Nomor polisi di luar Jakarta belum terkoneksi. 

(REN)

M Taufik Mengaku tak Perlu Lobi Politik

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra M Taufik – Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra M Taufik mengaku tak punya strategi khusus buat menggaet hati anggota DPRD DKI untuk menduduki jabatan wakil gubernur. Taufik yakin dewan tahu calon terbaik. 

“Gak ada upaya,” kata Taufik saat dihubungi Medcom.id, Senin, 24 September 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengaku tidak pernah melakukan lobi politik. Apalagi lobi-lobi serius dengan partai lain.  

Mantan koruptor itu yakin anggota dewan sudah lebih paham siapa yang lebih pantas mengisi kursi yang ditinggal Sandiaga Uno itu. “DPRD sudah pintar-pintar, sudah bisa milih sendiri mana yang menurut DPRD lebih baik,” kata dia.

Nama M Taufik sejak awal santer diisukan untuk mengisi kursi kosong wakil gubernur DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan ia mengaku sudah diutus dan ditetapkan dewan pimpinan daerah Partai Gerindra. 

Taufik harus bersaing dengan nama lain yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. Sejauh ini, PKS mengajukan dua nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan politikus PKS Nurmansjah Lubis. 

(Baca juga: Gerindra Belum Putuskan Pengganti Sandiaga)

(REN)

Edukasi Masyarakat, HIPMI Jakpus Gelar Bank Sampah

Jakarta: Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Pusat (HIPMI Jakpus) bersama Yayasan Jakarta Pengusaha Sosial dan HIPMI Peduli mengadakan kegiatan sosial untuk masyarakat. Kegiatan berlokasi di Jalan Petamburan II, Rt 05/03, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 22 September 2019.

Pada kesempatan ini, Bank Sampah menjadi satu program yang ditekankan ke warga Petamburan. HIPMI Jakpus berupaya memberi pemahaman ke warga bahwa Bank Sampah tidak hanya mendidik masyarakat untuk menabung, tapi juga menyadarkan bahwa sampah memiliki nilai tambah. 

“Di DKI sampah itu sampai 7 ribu ton per hari yang dibawa ke Bantar Gebang. Sampah yang bikin cemar bisa kita kelola dengan baik, kita kemas, ada inovasi. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ketua Umum HIPMI Jakpus Indra Rukman, melalui keterangan tertulis.

BPC HIPMI Jakpus disebutkan siap untuk bersinergi dan memberi dampak positif dari kegiatan usaha yang dilakukan. Ke depan kegiatan ini berkelanjutan dan dibawa ke ranah yang lebih besar.

“Pengusaha memberi dampak sosial, nggak hanya uang (keuntungan) yang kita pikirkan, tapi apa yang bisa kita berikan dari hasil yang kita usahakan,” kata Indra.

Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara yang turut hadir di acara ini menilai positif kegiatan ini. Ia mendukung dan siap bekerja sama dalam mengedukasi serta memberdayakan warga Jakarta Pusat khususnya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini jadi titik awal pengembangan kepada masyarakat. Sama-sama kita mengedukasi. Dampaknya bagus buat masyarakat,” tutur Bayu.

Ketua HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla mengapresiasi kegiatan sosial yang didukung ACT dan MRI ini. Dia mengajak semua BPC mengadakan kegiatan yang sama di semua wilayah DKI, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI.  

Pendiri Yayasan Jakarta Pengusaha Sosial Aaron Sampetoding menambahkan pengelolaan sampah menjadi produk yang menghasilkan sumber pendapatan baru merupakan program lanjutan social-preneur, yaitu bagaimana kewirausahaan bisa memberi dampak sosial dan jadi solusi terhadap masalah lingkungan atau masalah sosial di masyarakat.

Pihaknya akan mereplikasi program kegiatan sosial ini ke wilayah DKI yang lain sekaligus berharap pemerintah dapat maksimal mengedukasi masyarakat soal bagaimana mengolah sampah (basah dan kering). Sehingga, hasilnya bisa menjadi kegiatan ekonomi untuk masyarakat sendiri.

Warga yang datang ke acara juga disuguhkan bazaar sembako, pelatihan kerajinan, pengobatan gratis, serta bazaar barang bekas berkualitas. 

“Kegiatan positif untuk kemajuan di RW 03, Petamburan. Memang perlu ada edukasi ke masyarakat. Kegiatan kayak gini harus terus diadakan,” kata Rahadi, ketua RW 03, Petamburan.

(UWA)

Gerindra Belum Putuskan Pengganti Sandiaga

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. MI/Ramdani.

Jakarta: Partai Gerindra masih belum mengantongi nama pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto belum mengeluarkan keputusan.

“Sampai sekarang belum ada resmi ya (namanya). Prabowo sampai sekarang belum memutuskan,” kata Andre di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 September 2018.

Baca: Sandi tak Mau Campuri Soal Penggantinya Sebagai Wagub DKI

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Sandiaga. Namun, Andre menampik Prabowo telah memutuskan hal itu.

“Kalau nama Bang Taufik itu nama yang diusulkan oleh DPD Gerindra DKI,” bebernya.

Keputusan pengganti Sandiaga ada di tangan Prabowo. Andre menyebut Prabowo juga akan mendegarkan aspirasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi koalisi di Pilkada DKI Jakarta.

“Urusan Wagub DKI itu domainnya di tangan Prabowo sebagai Ketum dan Dewan Pembina Partai Gerindra. Tapi nanti juga akan meminta pendapat PKS siapa nama terbaik yang bisa diterima Anies dan koalisi pengusung,” jelas Andre.

Baca: Anies Mulai Kewalahan

Andre menjamin, Prabowo segera memutuskan pengganti Sandiaga. Ia meminta seluruh pihak bersabar menunggu keputusan tersebut.

“Tunggu sajalah, Prabowo pasti  keluarkan surat resmi siapa yang akan ditunjuk Gerindra sebagai Wagub, dan akan dikirimkan ke Anies sebagai Gubernur lalu dikirimkan ke DPRD,” pungkas Andre.

(DRI)

Anies Tunggu Usulan Partai untuk Kursi Wagub DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Depok: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno harus berdasarkan usulan yang disepakati partai koalisi. Saat ini pihaknya masih menunggu proses pengajuan tersebut dari partai.

“Soal Wagub, saat ini kami masih menunggu dari partai, baik Gerindra maupun PKS,” kata Anies di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu, 22 September 2018.

Anies menuturkan, pihaknya akan menghormati sepenuhnya keputusan partai. “Jadi kita hormati prosesnya setelah menjelang kesepakatan baru nanti bicara lebih jauh, soal namanya biar kita lihat nanti, ” bebernya.

Lebih jauh Anies mengungkapkan beberapa kriteria untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan mendampinginya. Seperti, harus mau bekerja keras, kerja tuntas, memiliki visi yang sama, serta membuka kesetaraan, dan kesempatan bagi semua warga Jakarta terkait keadilan sosial, dan berpihak pada orang banyak.

“saya tidak mau wagub datang dengan agenda sendiri, jadi ikut agenda gubernur tidak sendiri – sendiri,” ujar Anies.

(ALB)

Anies Baswedan Geram Aksi Vandalisme Terhadap MRT

Depok: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram terhadap vandalisme dengan mencoret-coret gerbong Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018.

Anies menuturkan kejadian tersebut menjadi sebuah peringatan bagi pihak Depo untuk meningkatkan keamanan secara khusus ditambah lagi MRT merupakan alat transportasi yang memiliki nilai strategis.

“Kejadian di MRT menjadi peringatan bahwa keamanan harus ditingkatkan,” kata Anies saat ditemui di Universitas Indonesia, Kota Depok, 22 Setpember 2018.

Baca: MRT Jakarta Usut Pelaku Vandalisme

Menurutnya, kewenangan kereta – kereta di Depo yang berlokasi di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan merupakan kewenangan dari kontraktor karena belum diresmikan.

“Semua kereta yang di depo itu belum dikelola MRT itu semua di tangan kontraktor yang menyelenggarakan sehingga pengamanan bukan dari Pemprov atau MRT tapi kontraktor,” bebernya.


Coretan mural atau grafiti di kereta rangkaian tiga dan delapan. Foto: Dokumen MRT

Anies berharap aksi tersebut tak terulang kembali. Apalagi pembelian MRT merupakan dana yang digelontorkan cukup besar dan berasal dari pajak masyarakat.

“Bagi seluruh warga kalau melihat MRT, LRT, Trans Jakarta itu dibeli oleh uang pajak jadi milik kita bersama jadi mari kita jaga sama – sama,” ujarnya.

Baca: Pascaaksi Vandalisme, PT MRT Perketat Keamanan Depo Lebak Bulus

Selanjutnya, Anis berpesan kepada masyarakat bila melihat ada tindakan – tindakan tidak terpuji seperti pengrusakan kereta, maupun alat transportasi lainnya agar segera melapor.

“Jangan diam saja, kejahatan sering terjadi karena orang baik itu selalu diam melihat tapi diam tidak berbuat apa – apa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Belum resmi digunakan, kereta MRT yang ditunggu-tunggu warga Jakarta justru menjadi korban vandalistis. Coretan besar terdapat pada badan luar kereta nomor tiga di rangkaian kereta ke delapan (K1 1 18 45) MRT Jakarta.

Menurut Corsec MRT Tubagus Hikmatuah, tim keamanan dari Kontraktor yang berada di Depo Lebak Bulus menemukan kondisi kereta dicoret ketika sedang melaksanakan patroli rutin pada Jumat pagi tadi sekitar pukul 07.30 WIB.

(ALB)

Pascaaksi Vandalisme, PT MRT Perketat Depo Lebak Bulus

Coretan mural atau grafiti di kereta rangkaian tiga dan delapan. Foto: Dokumen MRT

Jakarta: PT MRT Jakarta memperketat depo Lebak Bulus pasca aksi vandalisme di sejumlah gerbong MRT. Petugas menambah personel keamanan dan jumlah kamera pengawas (CCTV).

Pengawasan di depo Lebak Bulus masih menjadi tangung jawab kontraktor. Demi faktor keamanan petugas meningkatkan intensitas patroli di sekitar depo. 

Kerugian akibat vandalisme ini masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Selanjutnya pagar depo di sisi area publik akan ditinggikan. 

“Kontraktor terkait telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Coorporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Tubagus Hikmaatullah di Instagram resmi @mrtjkt, Jum’at 21 September 2018.

Pihak kepolisian juga telah melakukan identifikasi di lapangan. Hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil dari investigasi.

Kereta MRT saat ini masih belum diserahterimakan kepada PT MRT Jakarta. PT MRT Jakarta pun sangat menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab ini.

“PT MRT menghimbau bagi para pelaku agar menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib untuk diperoses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Tubagus.

Aksi vandalisme ini terjadi di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di kereta rangkaian tiga dan delapan ditemukan bentuk coretan mural atau grafiti. 

“Tim keamanan dari Kontraktor yang berada di Depo Lebak Bulus menemukan kondisi kereta tersebut pagi ketika sedang melaksanakan patroli rutin pada Jumat, 21 September 2018 sekitar pukul 07:30 WIB,” terang Tubagus.

“Diduga pelaku aksi ini masuk ke area depo dengan cara memanjat dinding depo,” pungkas Tubagus.

(SCI)

11 Tahun Tiang Pemancang Monorail Mangkrak

Jakarta: Sudah 11 tahun tiang pemancang monorail tidak tersentuh. Proyek tersebut mangkrak dan tidak menciptakan manfaat. 

Pada 2015 Pemprov DKI Jakarta sudah meminta PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk membongkarnya. Namun hingga kini 90 persen tiang tersebut masih berdiri di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan dan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah bertemu dengan pihak PT JM beberapa waktu lalu. Namun pertemuan itu belum menemukan solusi terbaik. 

“Enggak sih kalau dibongkar. Kemarin kita ada pembicaraan awal dengan pihak yang sempat mengelola monorail di awal, tapi itu baru pembicaraan dini belum pembicaraan lebih jauh,” kata Anies di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 September 2018.

Anies tidak mau gegabah. Dia akan mempertimbangkan aspek rencana transportasi DKI Jakarta ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali.

“Kemungkinan itu ada. Kita lihat terkait dengan aspek dari rencana transportasi Jakarta secara lengkap. Jadi solusinya bukan cuma monorailnya saja tapi bagaimana intergrasi antarmoda transportasi di Jakarta,” tutur dia.

Pemprov DKI Jakarta pernah meminta PT JM membongkar seluruh tiang pemancang monorail. Pasalnya keberadaan tiang-tiang itu mengganggu lalu lintas dan keindahan tata kota. Selain itu tiang-tiang tersebut tidak dibangun dengan APBD atau APBN.

“Karena ini bukan uang APBD atau APBN. Ini kan PT JM bekerjasama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk ikut membongkar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat itu.

Menurut Saefullah tiang-tiang monorel tersebut sudah tidak berguna. Semula, Saefullah mengaku Pemprov DKI akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun karena harganya yang terlampau jauh pembayaran pun dibatalkan.

“Ngapain, untuk apa tiang mangkrak. Tidak ada manfaatnya kok untuk kota Jakarta. Karena tidak ada kemajuan kita tidak dapat melanjutkan,” ujar dia.

Seperti diketahui pembangunan proyek monorel berhenti sejak tahun 2007. Hingga saat ini Ortus Holding pemegang saham mayoritas PT JM dan Adhi Karya masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang pancang. 

PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai Rp193 miliar. Sedangkan Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi tiang sebesar Rp130 miliar. 

(SCI)

TransJakarta Terguling Akibat Sopir tak Hati-hati

Bus TransJakarta terguling di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 20 September 2018 – Foto: Twitter TMC Polda Metro.

Jakarta: Humas TransJakarta Wibowo membenarkan bus medium type TSW-039, rute Blok M-Stasiun Manggarai terguling di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kecelakaan itu terjadi lantaran sopir kurang hati-hati. 

“Pengemudi diduga kurang hati-hati dan konsentrasi sehingga bumper depan bus samping kiri menabrak separator. Alhasil mengalami insiden,”  ujar Wibowo saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 20 September 2018. 

Sebelumnya, beredar kabar kecelakaan terjadi lantaran sopir bus mengantuk. Namun, Wibowo membantah. “Bukan,” singkat dia. 

Wibowo mengungkapkan kecelakaan terjadi ketika petugas layanan bus (PLB) selesai transit penumpang di Halte Slipi. Saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Blok M, bus hendak keluar jalur. 

(Baca juga: Kronologi Bus Terguling di Gatot Subroto)

Namun, pengemudi diduga kurang hati-hati dan akhirnya menabrak separator yang mengakibatkan bus oleng dan terjatuh. Akibat kejadian itu, penumpang mengalami luka-luka. 

Wibowo menyebut belum ada laporan luka berat. “Bus sudah dipindahkan. Penumpang mendapat penanganan maupun perawatan,” tukas dia. 

Sebelumnya TransJakarta dilaporkan terbalik di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor pusat Direktorat Jendral Pajak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 12.45 WIB, Kamis, 20 September 2018. 

(REN)

300 Satpol PP Berjaga di Stasiun Tanah Abang

Jakarta: Sebanyak 300 personel Satpol PP diterjunkan untuk menjaga sejumlah titik di sekitar Stasiun Tanah Abang. Pengawasan rutin dilakukan agar ketertiban terjaga.

“Jangan sampai dikira kita melakukan pembiaran. Tidak ada pembiaran pedagang kaki lima untuk menguasai trotoar maupun badan jalan,” ujar Kasatpol PP Kecamatan Tanah Abang, Aries C, saat ditemui di sekitar stasiun, Kamis, 20 September 2018.

Ia mengaku selalu menegakkan peraturan daerah. Di samping itu Aries juga menekankan kepada pedagang bahwa fungsi trotoar untuk pejalan kaki.

Dalam kegiatan pengawasan hari itu, ia mengatakan jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 300 orang. Mereka adalah personel gabungan dari tingkat provinsi, kota, dan kecamatan.

Baca: PKL Tanah Abang Selalu Dapat Bocoran Razia

Titik-titik penting yang diawasi antara lain Taman Jatibaru Bengkel, Stasiun Tanah Abang, dan Blok G dan Blok F Pasar Tanah Abang.

Pengawasan rutin berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB. Setelah itu dilakukan patroli wilayah.

“Tetap kita lakukan pengawasan supaya tidak terjadi lonjakan pedagang,” kata dia.

Pantauan Media Indonesia pukul 14.45 WIB, Kamis, 20 September 2018, area trotoar di gerbang keluar Stasiun Tanah Abang di Jalan Jatibaru Raya steril dari PKL.

(YDH)

Asian Para Games 2018 Ajang Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Jakarta: Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, Asian Para Games 2018 sebagai bagian dari pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Pasalnya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya, termasuk dalam bidang olahraga.

“Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Mereka hidup tumbuh dan berkembang, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia,” ujar Agus melalui pesan tertulis, Rabu, 19 September 2018.

Ia berharap agar dalam ajang olahraga internasional itu, para atlet penyandang disabilitas dapat berperan aktif sesuai kemampuan masing-masing. Pemenuhann aksesibilitas pun dinyatakan perlu terpenuhi.

“Untuk itu, perlu ada berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas,” imbuh dia.

Pemenuhan aksesibilitas tersebut khususnya terpenuhi di wilayah lembaga, baik lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Agus menyampaikan, target Indonesia untuk Asian Para Games 2018 ialah masuk dalam peringkat tujuh. 

“Memang ada kompetisi. Namun tuntutan kompetisinya tidak dengan Asian Games 2018 yang baru lalu.  Namun acuannya lebih kepada Asian Para Games Incheon di Korea Selatan yang berjalan sebelumnya,” tuturnya.

Dia berharap, agar masyarakat Indoensia dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ramah disabilitas.  Indonesian Asian Para Games Tahun 2018  (INAPG 2018) akan dilaksanakan di Jakarta, mulai 6-13 Oktober 2018 dan diikuti oleh sekitar 5.000 atlet dan ofisial dari 41 negara dengan 18 cabang olahraga dan 556 nomor pertandingan. 

(LDS)

Mulai Oktober, Nomor Ponsel dan Email Wajib Dicantumkan di BPKB

Spanduk pemberitahuan pemberlakuan tilang elektronik, dipasang di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (21/11/2016). Foto: MI/Agus Mulyawan

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem e-tilang mulai Oktober 2018. Bagi pemilik kendaraan baru diharapkan mengisi kolom nomor ponsel dan email yang tertera di lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kalau nomor hp dan email sudah ada kolomnya tapi tidak semuanya mengisi, mulai 1 Oktober harus di isi,” kata Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Polisi Yusuf, saat dihubungi oleh Medcom.id pada Rabu, 19 September 2018.

Peraturan ini baru, sebab sebelumnya pengisian kolom tidak diwajibkan. Namun untuk pemilik kendaraan lama, bila sudah tercantum no ponsel, email atau keduanya di BPKB dan STNK, pemilik kendaraan  tidak perlu melakukan pembaruan. 

“Bukan memperbaharui BPKB tapi masyarakat yang beli kendaraan baru diimbau untuk menuliskan no hp atau alamat email atau dua duanya,” kata dia.

Terkait kebijakan e-tilang atau electronic traffic law enforcement (ETLE)  yang akan dilakukan Oktober 2018, data berupa nomor ponsel dan email akan digunakan kepolisian sebagai identifikasi dan komunikasi antarsistem dari polisi dan pemilik kendaraan.

(LDS)

Sandi tak Mau Campuri Soal Penggantinya Sebagai Wagub DKI

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta: Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno enggan menanggapi polemik alotnya pembahasan posisi wakil gubernur DKI Jakarta antara Gerindra dan Partai Keadilan Sejehtera (PKS). Posisi wagub diserahkan ke pihak pimpinan tertinggi masing-masing partai. 

“Rencananya hari ini ada Pak Sohibul Iman dan Pak Prabowo Subianto mungkin bisa ditanyakan nanti tentang pembahasan Wagub DKI,” kata Sandi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 18 September 2018. 

Sandi enggan mengintervensi urusan kedua parpol. Ia beralasan tak memiliki jabatan struktural lagi di Partai Gerindra dan posisi wagub sepenuhnya menjadi kewenangan kedua partai. 

“Saya sudah bukan lagi pimpinan di Gerindra dan tidak ikut dalam jabatan tersebut. Yang hari ini katanya Kepresnya sudah keluar dan saya sudah officially out of job, im jobless,” ujarnya. 

Dirjen Otonomi Daerah  Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut Keputusan Presiden terkait pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah terbit. Keppres juga sudah dikirim ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Biro Pemerintahan DKI.

“Sudah (terbit). Sudah diserahkan ke Gubernur DKI,” kata Sumarsono saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Baca: PKS Tolak Mekanisme Voting soal Kursi Wagub DKI

Soni sapaan karib Sumarsono menyebut usai ini Anies harus menyerahkan keppres tersebut kepada ketua DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, proses pengisian jabatan wakil gubernur bisa segera dilakukan.

Saat ini partai pengusung sudah berhak mengusulkan nama calon pengganti Sandi. Masing-masing partai pengusung hanya diberikan kuota untuk mengirim satu nama.

“Masing-masing partai satu nama. Setelah itu diteruskan ke ketua DPRD untuk dipilih satu dari dua pilihan,” terang dia.

(DMR)

Usulan Pengajuan PMD PT Jakpro Terbentur Perda

Sekda DKI Jakarta Saefullah. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Jakarta: Usulan Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo terbentur Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 tahun 2014. Perda tersebut mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1, jumlah modal dasar perseroan yang bisa diberikan sebesar Rp10 triliun. Hingga saat ini, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 miliar.

“Berdasarkan data kami, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 triliun. Sisa pagu yang dapat diberikan tinggal Rp591 miliar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Jakarta Pusat, Selasa 18 September 2019.

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta harus mengubah Perda jika Banggar ingin memberikan seluruh PMD yang diajukan Jakpro. Proses pengajuan Perda dilakukan oleh Badan Pembina BUMD kepada Badan Pembentuk Peraturan Daerah DKI. 

Mendengar penjelasan itu, salah satu anggota Forum Banggar Cinta Mega merasa kesal. Menurutnya, pengajuan PMD Jakpro sudah melalui pembahasan panjang di Komisi B dan C.

“Ini Pak Sekda maksudnya apa? Kita ini dianggap apa? Lalu tiba-tiba mau ubah Perda,” ujarnya. 

Baca: Pembahasan Penyertaan Modal PT Jakpro Alot

Ketua Banggar dari Fraksi PKS Triwisaksana juga merasa kecewa. Menurunya, Perda penyertaan modal seharusnya dijadikan dasar sebelum Jakpro memberikan penjelasan kepada komisi. 

Lantaran pembahasan makin alot, dia memutuskan menunda pembahasan PMP untuk Jakpro. PT Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp2,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek Light Rail Transit fase dua dan pembuangan DP Rp0 di atas Depo LRT.

(DMR)