Sandi tak Mau Campuri Soal Penggantinya Sebagai Wagub DKI

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta: Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno enggan menanggapi polemik alotnya pembahasan posisi wakil gubernur DKI Jakarta antara Gerindra dan Partai Keadilan Sejehtera (PKS). Posisi wagub diserahkan ke pihak pimpinan tertinggi masing-masing partai. 

“Rencananya hari ini ada Pak Sohibul Iman dan Pak Prabowo Subianto mungkin bisa ditanyakan nanti tentang pembahasan Wagub DKI,” kata Sandi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 18 September 2018. 

Sandi enggan mengintervensi urusan kedua parpol. Ia beralasan tak memiliki jabatan struktural lagi di Partai Gerindra dan posisi wagub sepenuhnya menjadi kewenangan kedua partai. 

“Saya sudah bukan lagi pimpinan di Gerindra dan tidak ikut dalam jabatan tersebut. Yang hari ini katanya Kepresnya sudah keluar dan saya sudah officially out of job, im jobless,” ujarnya. 

Dirjen Otonomi Daerah  Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut Keputusan Presiden terkait pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah terbit. Keppres juga sudah dikirim ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Biro Pemerintahan DKI.

“Sudah (terbit). Sudah diserahkan ke Gubernur DKI,” kata Sumarsono saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Baca: PKS Tolak Mekanisme Voting soal Kursi Wagub DKI

Soni sapaan karib Sumarsono menyebut usai ini Anies harus menyerahkan keppres tersebut kepada ketua DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, proses pengisian jabatan wakil gubernur bisa segera dilakukan.

Saat ini partai pengusung sudah berhak mengusulkan nama calon pengganti Sandi. Masing-masing partai pengusung hanya diberikan kuota untuk mengirim satu nama.

“Masing-masing partai satu nama. Setelah itu diteruskan ke ketua DPRD untuk dipilih satu dari dua pilihan,” terang dia.

(DMR)

Usulan Pengajuan PMD PT Jakpro Terbentur Perda

Sekda DKI Jakarta Saefullah. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Jakarta: Usulan Pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo terbentur Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 tahun 2014. Perda tersebut mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1, jumlah modal dasar perseroan yang bisa diberikan sebesar Rp10 triliun. Hingga saat ini, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 miliar.

“Berdasarkan data kami, Jakpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 triliun. Sisa pagu yang dapat diberikan tinggal Rp591 miliar,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Jakarta Pusat, Selasa 18 September 2019.

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta harus mengubah Perda jika Banggar ingin memberikan seluruh PMD yang diajukan Jakpro. Proses pengajuan Perda dilakukan oleh Badan Pembina BUMD kepada Badan Pembentuk Peraturan Daerah DKI. 

Mendengar penjelasan itu, salah satu anggota Forum Banggar Cinta Mega merasa kesal. Menurutnya, pengajuan PMD Jakpro sudah melalui pembahasan panjang di Komisi B dan C.

“Ini Pak Sekda maksudnya apa? Kita ini dianggap apa? Lalu tiba-tiba mau ubah Perda,” ujarnya. 

Baca: Pembahasan Penyertaan Modal PT Jakpro Alot

Ketua Banggar dari Fraksi PKS Triwisaksana juga merasa kecewa. Menurunya, Perda penyertaan modal seharusnya dijadikan dasar sebelum Jakpro memberikan penjelasan kepada komisi. 

Lantaran pembahasan makin alot, dia memutuskan menunda pembahasan PMP untuk Jakpro. PT Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp2,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek Light Rail Transit fase dua dan pembuangan DP Rp0 di atas Depo LRT.

(DMR)